Pengusaha Minta WFH Diiringi dengan Kebijakan Pendukung

Jakarta – Kebijakan work from home (WFH) dinilai tidak cukup berdiri sendiri sebagai solusi menghadapi tekanan global. Dunia usaha menilai diperlukan langkah lanjutan berupa paket kebijakan yang lebih komprehensif agar manfaat efisiensi benar-benar dirasakan secara luas, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas biaya produksi dan kelancaran aktivitas bisnis, terutama dari sisi energi dan layanan.

BACA JUGA:Pemkab Karawang Kurangi Mobilitas Harian ASN, WFH Setiap Jumat

BACA JUGA:WFH Setiap Jumat, Menag Minta Layanan Pencatatan Nikah hingga Keagamaan Tetap Optimal

“Di tengah ketidakpastian global, HIPMI menilai pemerintah perlu melengkapi kebijakan WFH dengan paket kebijakan yang lebih komprehensif. Pertama, menjaga stabilitas harga energi dan pasokan BBM agar dunia usaha tidak menghadapi lonjakan biaya produksi. Kedua, mempercepat digitalisasi layanan pemerintah sehingga perizinan, pembayaran, ekspor-impor, dan pelayanan bisnis tetap berjalan cepat meski ASN bekerja lebih fleksibel,” ujarnya kepada Kamis (2/4/2026).

Selain itu, ia juga menilai perlunya insentif bagi sektor swasta yang mulai menerapkan efisiensi energi, serta dukungan terhadap transformasi pola kerja dan transportasi yang lebih hemat energi.

“Ketiga, memberikan insentif untuk efisiensi energi di sektor swasta, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang menggunakan PLTS atap, kendaraan listrik, shuttle bus karyawan, atau teknologi hemat energi,” tuturnya. 

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat transportasi publik serta mendorong pola kerja hybrid agar penghematan BBM tidak hanya bersifat sementara. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan akses pembiayaan tetap longgar bagi UMKM dan sektor padat karya agar dunia usaha tetap bertahan di tengah pelemahan global.