Terkena Pemangkasan, Anggaran Badan Pangan Nasional Jadi Rp 169,05 Miliar

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menindaklanjutinya dengan melakukan efisiensi anggaran.

Pagu awal Badan Pangan Nasional Rp 329,95 miliar. Kemudian menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-75, Badan Pangan Nasional mengalami efisiensi Rp 160,9 miliar atau sekitar 48,76%, sehingga pagu Badan Pangan Nasional menjadi Rp 169,05 miliar, jelas Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2) malam.

Menurut Arief, anggaran yang diefisienkan terdiri dari alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp 6,41 miliar atau 81,27%; kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya Rp 8,58 miliar atau 48%; kajian, analisis, diklat, dan bimtek Rp 11,08 miliar atau 35%, dan honor output kegiatan jasa profesi Rp 7,55 miliar atau 39,48%.

Selanjutnya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan Rp 0,5 miliar atau 8,31%; lisensi aplikasi Rp 1,48 miliar atau 76,74%; jasa konsultan Rp 0,6 miliar atau 100%; bantuan pemerintah Rp 15,62 miliar atau 64,34%.

Lalu, pemeliharaan dan perawatan Rp 0,34 miliar atau 5%; perjalanan dinas Rp 86 Miliar atau 67,86%; peralatan dan mesin Rp 2,9 miliar atau 78,49%, dan infrastruktur Rp 19,8 miliar.

Kendati begitu, setelah efisiensi ini Bapanas tetap berkomitmen mengimplementasikan program-program andalan yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan. 

Misalnya saja program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) baik pelaksanaan oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan target 1.000 ton, dan enumerator panel harga pangan yang didukung 1.053 orang se-Indonesia.

Ada pula bantuan pangan bencana 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan penyusunan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) di 38 provinsi. 

Selanjutnya program promosi penganekaragaman konsumsi pangan tetap jadi prioritas diiringi dengan pengembangan usaha pengolahan pangan, serta sertifikasi dan registrasi juga pengawasan keamanan pangan segar.

Lebih lanjut, Arief menekankan gagasan terkait urgensi peningkatan kuantitas dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dengan stok CPP yang mumpuni, tentunya berbagai program intervensi pemerintah dapat lebih lincah dan masif.

Ke depan adanya peningkatan CPP yang harusnya masuk ke dalam anggaran. Berikutnya lagi adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. 

Jadi, kedua ini seperti permintaan Pimpinan Komisi IV, bahwa harusnya bisa masuk, sehingga pada periode yang akan datang, Badan Pangan Nasional bisa mengelolanya, tutur Arief.