Targetkan Program Makan Gratis Prabowo-Gibran, Istana Klaim Bisa Entaskan Kemiskinan Ekstrem

wmhg.org – Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 sedang dipersiapkan oleh pemerintah dan dianggap bisa mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Aris Budimanta dalam dialog Sosialisasi Capaian Penanganan Kemiskinan Ekstrem di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Aris menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis memang sudah dimasukan dalam nota keuangan dan rancangan rencana kerja pemerintah untuk 2025.

Tentu kami berharap bahwa program (makan bergizi gratis) ini dapat membangun manusia Indonesia, terutama mereka yang masih berada dalam usia sekolah menjadi lebih sehat karena gizinya tercukupi, kata Aris.

Menurut Aris, pemberian makan bergizi gratis itu juga bisa membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran pangan. Selain itu, diharapkan juga bisa mengubah status gizi anak-anak dan ibu hamil yang tergolong dalam keluarga miskin ekstrem.

Aris menyampaikan bahwa salah satu cara untuk keluar dari masalah kemiskinan, anak-anak dalam keluarga tersebut harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Dengan diberi bantuan makan bergizi gratis, diharapkan anak-anak itu bisa lebih fokus belajar.

Dengan gizi yang baik maka kami harapkan mereka dapat belajar yang baik dan menyelesaikan pendidikan juga dengan baik sampai dengan tingkat yang tinggi. Jadi bukan hanya sekadar sekolah dasar, sekolah menengah, bila perlu sampai dengan perguruan tinggi, harapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem secara nasional, jumlahnya 0,83 persen pada Maret 2024. Pulau Papua menjadi daerah dengan provinsi terbanyak yang presentase kemiskinan ekstrem paling tinggi, empat di antaranya masih di atas lima persen.

Papua Pegunungan jadi provinsi dengan angka kemiskinan ekstrem paling banyak dengan jumlah 7,14 persen.

Hanya provinsi Papua Barat dan Papua Selatan yang presentase angka kemiskinannya di bawah 5 persen, dengan masing-masing 4,73 persen dan 4,34 persen.