Tak Capai Target, Shortfall Penerimaan Pajak 2024 Sebesar Rp 56,5 Triliun

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang  2024 mengalami shortfall Rp 56,5 triliun.

Shortfall adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyampaikan, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2024 hanya mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target dalam APBN 2024 yang mencapai 1.988,9 triliun. 

Artinya penerimaan pajak sepanjang 2024 mengalami shortfall Rp 56,5 triliun.

Meski begitu, realisasi penerimaan pajak ini lebih tinggi 3,5% bila dibandingkan 2023.

Adapun penerimaan pajak yang tak mencapai target ini disebabkan kondisi penerimaan pada kuartal I dan II 2024 yang menurun bila dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pada kuartal I 2024 penerimaan pajak hanya mencapai Rp 393,9 triliun atau lebih rendah 8,8% dari kuartal I 2023. Kemudian, pada kuartal II realisasinya mencapai Rp 499,9 triliun atau lebih rendah 7,2% dari kuartal I 2023.

“Penerimaan pajak pada kuartal I dan II 2024 itu masih lebih rendah dari 2023. Namun pada kuartal III dan IV 2024 mulai meningkat. Ini sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan moderasi harga,” tutur Anggito dalam konferensi pers, Senin (6/1).

Dalam paparannya, kondisi penerimaan pajak pada kuartal I 2024 yang menurun disebabkan, oleh kondisi penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan yang menurun signifikan terutama pada sektor pertambangan batu bara yang profitabilitas 2023 tertekan akibat moderasi harga komoditas.

Pada kuartal II 2024, terjadi penurunan penerimaan pajak terutama disebabkan masih menurunnya penerimaan dari PPh badan tahunan pada sektor pertambangan batubara, dan  industri pengolahan kelapa sawit yang profitabilitas tahun 2023 terdampak moderasi harga komoditas.

Meski begitu, pada kuartal III 2024 penerimaan pajak mulai berbalik positif mencapai Rp 461 triliun atau meningkat 10,4% yoy. Ini disebabkan adanya pertumbuhan yang baik pada pajak-pajak yang bersifat transaksional seperti Pph dalam negeri, PPh 22 impor, dan PPN impor, terutama pada perdagangan dan industri pengolahan sejalan dengan aktivitas ekonomi yang mulai baik.

Di samping itu, kontraksi penerimaan dari PPh badan mulai mengecil didorong oleh pertumbuhan di sektor pertambangan tembaga yang mengalami peningkatan kinerja perusahaan.

Selanjutnya, pada kuartal IV mencapai Rp 577,6 triliun atau tumbuh 20,3% yoy. Penerimaan ini tumbuh didorong oleh PPN DN yang bersumber dari pertumbuhan sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Pun dengan penerimaan PPh badan yang telah berada pada zona positif didorong oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan, dan adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan serta asuransi.

Adapun bila dilihat secara keseluruhan, penerimaan pajak ini terdiri dari PPh non migas hingga Desember  2024 realisasinya mencapai Rp 997,6 triliun. Realisasi ini meningkat 0,5% yoy dan memiliki share terhadap total penerimaan pajak 51,6%.

PPh non migas ini tumbuh positif terutama ditopang oleh penerimaan dari PPh pasal 21 yang realisasinya mencapai Rp 243,8 triliun atau tumbuh 21,1% yoy. PPh pasal 21 ini tumbuh sejak kuartal I khususnya untuk sektor keuangan.

Sedangkan penerimaan dari PPh badan hanya mencapai Rp 335,8 triliun atau terkontraksi 18,1% yoy. PPh badan terkontraksi karena penurunan profitabilitas perusahaan pada 2023 akibat dampak moderasi harga komoditas terutama pada sektor pertambangan.

“PPh badan ini masih mengalami kontraksi dari 2023. Kondisi makro nasional dan global sangat berpengaruh pada penerimaan pajak,” ungkapnya.

Selanjutnya, penerimaan dari PPh migas hanya mencapai Rp 65,1 triliun atau terkontraksi 5,3% yoy. Kemudian, penerimaan dari PPN/PPnBM mencapai Rp 828,5 triliun atau tumbuh 8,6% yoy.

Anggito menjelaskan, penerimaan PPN/PPnBM sempat mengalami kontraksi pada kuartal I dan II, namun berbalik positif pada kuartal III dan IV.