Purbaya Lantik 1.585 Pejabat Kemenkeu Baru

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sardewa, resmi melantik 1.085 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan tersebut mencakup 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sementara sisanya merupakan pejabat struktural lainnya yang hadir secara langsung maupun virtual.

Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan bahwa rotasi dan pengangkatan jabatan di Kementerian Keuangan bukan sekadar proses administratif, melainkan keputusan strategis negara yang berkaitan langsung dengan ketahanan fiskal.

BACA JUGA:Profil Adi Budiarso, Pejabat Kemenkeu yang Kini Jadi Pengawas Kripto dan Aset Digital OJK

BACA JUGA:Serapan Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun hingga 9 Maret 2026

BACA JUGA:Penerimaan Pajak Tumbuh 30,4 Persen hingga Februari 2026

BACA JUGA:THR PNS 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap, Komponen, dan Aturan Pencairan Penuh 100%

“Ini bukan acara administratif biasa Ini keputusan negara,” katanya dalam sambutan di Gedung Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kekuatan fiskal menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional. Jika fiskal terjaga, ekonomi akan stabil dan pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Ia mengingatkan bahwa kegagalan menjaga fiskal tidak hanya merugikan institusi Kementerian Keuangan, tetapi juga berdampak langsung kepada rakyat dan stabilitas negara.

Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat Kementerian Keuangan. Ia menyoroti berbagai kasus yang sempat mencoreng citra institusi, termasuk yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, satu atau dua pelanggaran dapat merusak citra seluruh institusi meskipun sebagian besar pegawai bekerja dengan baik.

“Kalau satu dua orang berbuat salah, citra integritas kita bisa rusak di mata publik. Karena itu saya minta jangan main-main dengan integritas,” tegasnya.

Ia juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan internal agar pelanggaran dapat ditangani lebih awal tanpa harus menunggu penindakan dari aparat eksternal.