Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya

Baca 10 detik

Menurut survei RPI, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik (20,5%), mengungguli tipis Kejaksaan Agung (19,9%)
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mencapai angka impresif sebesar 75,7%, menunjukkan kepercayaan yang kuat dari publik
Alasan utama kepuasan publik adalah jangkauan organisasi Polri yang luas (19,3%) dan modernisasi teknologi kepolisian (18,1%) yang dinilai efektif

wmhg.org – Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan tren positif yang signifikan. Survei nasional terbaru yang dirilis oleh Rumah Politik Indonesia (RPI) menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum (LPH) dengan kinerja terbaik, seiring dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Temuan ini diungkapkan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, dalam rilis survei di Jakarta pada Rabu (19/11/2025). Menurutnya, Polri berhasil menduduki peringkat teratas, mengungguli lembaga hukum lainnya dalam persepsi publik.

“Dari data survei kita bisa dapati bahwa Polri memperoleh 20.5 persen yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19.9 persen Menyusul kemudian Mahkamah Agung, sebesar 18.5 persen, Komisi Yudisial 16.5 persen, KPK 12.9 persen dan Mahkamah Konstitusi dengan 9.5 persen. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2.2 persen,” beber Fernando.

Angka ini bukan satu-satunya kabar baik bagi Korps Bhayangkara. Survei RPI juga merekam tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kinerja Polri.

Mayoritas responden, atau sebanyak 75,7 persen, secara tegas menyatakan puas. Sementara itu, hanya 2,4 persen yang merasa tidak puas, 15,7 persen bersikap netral, dan 2,1 persen memilih tidak menjawab.

Modernisasi dan Jangkauan Luas Jadi Kunci

Tingginya apresiasi publik ini bukan tanpa alasan. RPI melakukan pendalaman untuk menggali faktor-faktor yang membuat masyarakat menaruh kepercayaan pada Polri. Hasilnya, jangkauan organisasi yang luas dan modernisasi teknologi menjadi dua alasan utama.

“Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3 persen, lalu modernisasi teknologi kepolisian sebesar 18,1 persen, kemudian kolaborasi dengan lembaga lain sebanyak 14,5 persen. Ada pula yang menjawab peningkatan kualitas SDM 11,9 persen, lalu respons cepat terhadap kejahatan 11,2 persen, kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan publik 9,8 persen. Terakhir, responden mengapresiasi dalam hal keberhasilan mengungkap kasus besar 9,1 persen dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 6,1 persen,” beber Fernando.

Lebih lanjut, Fernando menilai bahwa capaian positif ini sejalan dengan agenda reformasi hukum yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah transformasi internal yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai berjalan paralel dan mendapat sambutan baik dari masyarakat.

“Menurut saya pribadi, ini langkah yang patut diapresiasi,” tutur Fernando, yang juga merupakan Pengamat Politik dari UTA’45 Jakarta.

Sebagai informasi, survei nasional RPI ini dilaksanakan pada 9-15 November 2025 di 38 provinsi.

Survei melibatkan 1280 responden berusia di atas 17 tahun melalui wawancara tatap muka, dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error survei ini sebesar ± 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.