Kejagung Setor Rp 11,4 Triliun, Purbaya: Kita Makin Kaya

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menilai penyerahan dana Rp 11,4 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada negara menjadi tambahan penting bagi kas pemerintah.

Dana tersebut berasal dari denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI oleh Satgas PKH yang diserahkan pada Jumat (10/4/2026).

BACA JUGA:Legalisasi Rokok Ilegal, Purbaya: Tunggu DPR

BACA JUGA:Purbaya Masih Kaji Insentif Baru Mobil dan Motor Listrik

BACA JUGA:Kejagung Pamer Tumpukan Uang Sitaan Rp 11,4 Triliun di Depan Prabowo, Lalu Diserahkan ke Purbaya

Kita makin kaya itu dapat Rp 11,4 triliun lagi,” ucap Purbaya di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Menurut Purbaya, tambahan dana tersebut pada dasarnya merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meski sebagian kecil bisa saja berasal dari pajak. Rencananya, tambahan penerimaan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk menutup defisit maupun mendukung kembali program-program yang sebelumnya terdampak efisiensi anggaran.

Bisa (untuk menambal defisit) atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin,” kata Purbaya.

Sejumlah sektor berpotensi menerima aliran dana tersebut, mulai dari penguatan institusi penegak hukum hingga sektor pendidikan. Purbaya juga menyebut kemungkinan alokasi untuk program beasiswa seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), meski porsinya tidak besar.

Ia menilai, penerimaan dari penegakan hukum seperti ini masih berpotensi bertambah. Pemerintah, kata dia, masih memiliki sejumlah sumber penerimaan lain yang tengah diproses, termasuk dari penertiban praktik ekonomi ilegal seperti under invoicing.

Meski demikian, Purbaya mengakui belum ada target pasti yang dapat dimasukkan ke dalam APBN terkait penerimaan lanjutan dari Satuan Tugas Penanganan Kawasan Hutan (PKH). Ia menyebut tambahan penerimaan ini bersifat tidak terduga atau “windfall” yang dapat memperkuat daya tahan fiskal pemerintah.

Tapi on the pipeline saya lihat masih akan ada banyak. Ini baru PKH, nanti ada under invoicing dan lain-lain, itu bisa banyak nanti dapetnya karena kita tegakkan hukum secara benar-benar ya. Jadi anggaran aman,” ujarnya.