Sri Mulyani Potong Anggaran Transfer ke Daerah Rp 50,59 Triliun

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp 50,59 triliun. 

Ada enam item dana alokasi transfer ke daerah yang dipotong yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.

Keputusan itu tertuang lewat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Aturan langsung berlaku sejak diteken Sri Mulyani pada 3 Februari 2025.

Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, tulis pertimbangan KMK tersebut, seperti dikutip KONTAN.

Adapun perinciannya, DAU tahun ini dipangkas sebesar Rp 15,67 triliun dari pagu awal Rp 446,63 triliun menjadi Rp 430,95 triliun. Kemudian pos DAK Fisik dipangkas Rp 18,3 triliun dari pagu tahun ini Rp 36,95 triliun. Nantinya, total DAK Fisik yang akan ditransfer ke daerah menjadi Rp 18,64 triliun.

Berikutnya, alokasi Dana Otsus dipangkas Rp 509,45 miliar dari pagu yang dianggarkan tahun ini ini sebesar Rp 14,51 triliun. Rinciannya Dana Otsus Khusus Papua sebesar Rp 9,69 triliun dari sebelumnya Rp 10,04 triliun, dan Dana Otsus Aceh menjadi Rp 4,3 triliun dari semula Rp 4,46 triliun.

Selanjutnya pos anggaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dipangkas senilai Rp 13,90 triliun dari total pagu 2025 senilai Rp 27,80 triliun.   

Sementara anggaran Keistimewaan DIY dipangkas Rp 200 miliar dari pagu semula Rp 1,2 triliun. Nantinya pemerintah pusat akan mentransfer Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 1 triliun.

Terakhir anggaran Dana Desa yang dipangkas Rp 2 triliun dari pagu yang ditetapkan Rp 71 triliun. Sehingga, nantinya total Dana Desa yang akan ditransfer ke kabupaten/kota dari APBN hanya Rp 69 triliun.

Pemangkasan anggaran ini sudah sesuai dengan target Presiden Prabowo yang menginginkan penghematan dari TKD sebesar Rp 50,59 triliun. Sementara target penghematan dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, sehingga total penghematan atas anggaran belanja negara ditargetkan bisa mencapai Rp 306,69 triliun.