Siasat Pemerintahan Prabowo, Penuhi Belanja Lewat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

wmhg.org – JAKARTA. Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) digadang-gadang bakal mengerek penerimaan pajak lebih banyak lagi.

BPN disiapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka salah satunya untuk memenuhi berbagai macam program ambisius di masa pemerintahannya, karena membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam masa jabatan pemerintahan baru tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Bahkan diperlukan modal awal pada 2025 pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 5,9% dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp 3.900 triliun. Sementara itu, anggaran belanja dalam APBN 2025 hanya ditargetkan sebesar Rp 3.613 triliun, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2%.

Dengan pembentukan BPN, Drajad berharap, perolehan dari pajak yang selama ini tidak terkumpul, kemudian bisa dioptimalkan.

“Jadi ada (belanja negara) kurang Rp 300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali. Jadi yang tadi saya bilang uncollected itu tidak terkumpulkan terus kemudian untapped itu yang belum tergali,” tutur Drajad kepada awak media, Rabu (9/10).

Sebelumnya diberitakan Prabowo akan mengejar ratusan pengemplang pajak, yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak Rp 300 triliun. Prabowo dikabarkan telah memegang daftar 300 pengusaha yang belum membayar kewajiban pembayaran pajaknya. Rata-rata pengusaha tersebut bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Nah, untuk memenuhi belanja negara Rp 3.900 tersebut, pemerintahan Prabowo akan menagih dari pajak-pajak yang belum dibayarkan.

Bahkan, Drajad menyebut, potensi penerimaan yang tidak terkumpul sebenarnya lebih dari Rp 300 triliun.

“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar,” terangnya.

Meski begitu, Drajad mengungkapkan, memang saat ini BPN masih belum banyak didiskusikan. Namun, Ia menekankan pembentukan BPN harus mengandung tiga unsur transformasi. Antara lain,  transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.

“Transformasi kultur ini yang paling susah tetapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” tandasnya.