Setumpuk Pekerjaan Rumah Menanti Tim Ekonomi Prabowo

wmhg.org – JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto diketahui telah memanggil nama-nama yang akan menjadi menteri di kabinetnya.

Nama-nama tersebut diharapkan mampu membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. 

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, menyampaikan terdapat sejumlah hal yang mesti dilakukan oleh menteri-menteri ekonomi Prabowo.

Pelaku usaha berharap para menteri dapat bergerak cepat merespon dinamika ekonomi global dan nasional. Seperti antisipasi perlambatan perdagangan dan investasi lintas negara dan pergerakan modal antar negara.

Tim ekonomi kabinet baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global dengan memperkuat potensi ekonomi nasional, ujar Sarman saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Selain itu, menteri ekonomi juga mesti mencari solusi permasalahan dalam negeri seperti pengendalian deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

Lalu, turunnya daya beli masyarakat, angka pengangguran yang saat ini menembus 7,2 juta, penduduk miskin yang sampai bulan Maret 2024 diangka 9,03% setara 25,33 juta orang dan pertumbuhan ekonomi 2024 yang ditargetkan di angka 5%. 

Target pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV-2024 diharapkan berada di angka 5% mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 sebesar 5,05% dan kuartal I-2024 sebesar 5,11%. 

Sarman berharap, kebijakan Pemerintah Jokowi yang mewajibkan belanja Pemerintah dan BUMN mengutamakan produk dalam negeri untuk dilanjutkan dan dipastikan.

Sehingga belanja negara tersebut akan berputar dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas berbagai industri dan UMKM diseluruh Indonesia, kata Sarman.

Dunia usaha merespon positif masuknya sejumlah menteri lama yang akan bergabung dikabinet Prabowo-Gibran. Menurut Sarman, menteri lama sudah teruji dan memiliki kinerja yang baik dibidangnya seperti Sri Mulyani, Erick Tohir, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Sakti Wahyu Trenggono,Tito Karnavian, Agus Gumiwang, Pratikno, Budi Gunadi Sadikin, Dito Ariotedjo, dan lainnya.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro berharap pelantikan presiden dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dia berharap susunan kabinet pemerintahan mendatang sesuai dengan janji janji prabowo. Yakni akan menempatkan orang-orang profesional (zaken kabinet).

Kita harapkan di periode Prabowo bekerja keras dengan hikmat untuk mengentaskan republik kita dari segala krisis multidimensi, meningkatkan ekonomi kita, memperbaiki segala aturan yang ada, yang tumpang tindih dan yang merugikan rakyat, ujar Toto.

Begitu juga aturan-aturan lain yang menghambat perdagangan dan industri yang seharusnya mulai dibenahi semua. Karena tantangan Prabowo saat memimpin tahun 2025-2029 bukan tantangan yang ringan.

Akan tetapi berat karena dipicu situasi dunia yang begitu rawan saat ini dan krisis global yang melanda. Hal itu diprediksi akan berdampak ke Indonesia.

Menahan semua tindakan korupsi khususnya APBN sehingga semua berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan, pungkas Toto. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal banyaknya menteri di kabinetnya yang dipanggil Prabowo Subianto untuk menjadi menteri.

Jokowi mengatakan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menghargai siapapun yang dipilih Prabowo.

Mengenai 16 menteri di kabinetnya yang dipanggil, Jokowi menilai pemilihan tersebut melalui seleksi dan pertimbangan matang. 

Pemilihan itu juga diyakini karena Prabowo telah bergaul dan berinteraksi selama lima tahun kebelakang.

Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang ya itu, yang namanya keberlanjutan ya itu, kata Jokowi usai meresmikan Gedung Amanah di Aceh, Selasa (15/10).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, secara umum corak kepemimpinan hingga struktur kabinet Prabowo tidak jauh berbeda dengan Jokowi.

Selain karena Jokowi sebagai mentor, juga ada kesan Prabowo dibawah kendali Jokowi. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir adanya intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo menandai jika Prabowo tidak leluasa mengambil sikap tanpa ada campur tangan Jokowi.

Seharusnya Prabowo berdikari dalam menyusun kabinet, sekaligus memberi ruang koalisi di parlemen tetap besar, agar ia mendapat kontrol dari DPR secara berimbang, ujar Dedi.