Sekolah Rakyat Berasrama, Menteri PPPA: Hak Asuh Anak Tetap di Tangan Orang Tua

Baca 10 detik

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan hak asuh dan kewajiban mendidik tetap berada pada orang tua meskipun anak di Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan akses gratis bagi anak kurang mampu.
Program ini berpedoman empat hak dasar anak meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.

wmhg.org – Sekolah Rakyat berasrama dirancang untuk anak-anak dari keluarga rentan ekonomi, tetapi misi utama pengasuhan anak tetap melekat pada orang tua. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan, hak asuh orang tua tidak hilang meski anak tinggal di sekolah.

Pengasuhan anak tetap menjadi hak orang tua, sementara sekolah menjadi mitra dalam pengasuhan yang aman dan berperspektif hak anak.

“Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak, sementara sekolah berperan sebagai mitra dalam pengasuhan yang aman dan berperspektif hak anak,” kata Arifah saat membuka Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur, melalui keterangan KPPPA, Sabtu (17/1/2026).

Oleh sebab itu, Arifah menegaskan pentingnya Sekolah Rakyat dalam menciptakan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Program Sekolah Rakyat hadir dengan tujuan mulia, yaitu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak, berkualitas, dan mudah diakses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, ujarnya.

Menurut Menteri Arifah, pendidikan berkualitas adalah hak dasar anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 28 dan 29, yang telah diadopsi Indonesia melalui UU Perlindungan Anak dan diperkuat UUD 1945.

Dalam praktiknya, Sekolah Rakyat berpedoman pada empat hak dasar anak: hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.

Anak-anak mendapatkan makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan rutin, akses pendidikan dan asrama tanpa biaya, perlindungan dari pekerjaan di usia dini, serta ruang untuk aktif terlibat dalam kegiatan sekolah.

Arifah juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah, tenaga pendidik, wali asuh, orang tua, hingga kementerian dan lembaga terkait atas dedikasi mereka dalam mendampingi anak-anak dari keluarga rentan ekonomi.

Ia menekankan, kolaborasi antar-pemangku kepentingan sangat penting agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi Ruang Anak yang Aman dan Ramah Anak, tempat setiap anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter.

“Dukungan Kemen PPPA bersama Kementerian Sosial meliputi penyusunan modul perlindungan anak, monitoring dan evaluasi, serta pelatihan bagi Kepala Sekolah, Wali Asuh, dan Wali Asrama terkait pengasuhan berbasis hak anak. Harapan kami, sinergi ini terus diperkuat,” pungkas Arifah.