Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya

Baca 10 detik

Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sebuah aliansi masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah doktor palsu dari sebuah universitas di Polandia
Di luar kontroversi tersebut, Arsul Sani memiliki rekam jejak panjang dan beragam, mulai dari aktivis LBH, pengacara korporat internasional, politisi senior PPP yang menjabat Wakil Ketua MPR, hingga menjadi Hakim Konstitusi
Profil pendidikannya menunjukkan bahwa Arsul Sani menempuh studi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, dan Polandia, yang kini menjadi sumber persoalan hukum

wmhg.org – Nama Hakim Konstitusi Arsul Sani mendadak menjadi pusat perhatian publik. Sosok yang dikenal sebagai politisi senior dan praktisi hukum andal ini dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi terkait dugaan ijazah palsu.

Laporan yang dilayangkan pada Jumat (14/11/2025) ini menyoroti legalitas ijazah program doktor yang diraihnya.

Kami dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi hari ini mendatangi Bareskrim Mabes Polri dalam rangka untuk melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu, ujar Koordinator Aliansi, Betran Sulani.

Di tengah sorotan tajam ini, siapa sebenarnya sosok Arsul Sani? Jauh sebelum kontroversi ini mencuat, ia telah menorehkan jejak panjang dan cemerlang di berbagai bidang, mulai dari aktivis, pengacara korporat, hingga pimpinan lembaga tinggi negara.

Perjalanan Panjang dari Pekalongan ke Mahkamah

Lahir di Pekalongan pada 8 Januari 1964, Arsul Sani memulai perjalanannya dengan menimba ilmu di SD Muhammadiyah dan Madrasah Diniyah NU.

Ia kemudian merantau ke ibu kota untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) dan lulus pada awal 1987.

Jiwa aktivisnya terasah sejak di bangku kuliah, di mana ia aktif di HMI dan Senat Mahasiswa FH-UI. Karier hukumnya dimulai dari bawah, sebagai asisten pembela umum sukarela di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sebuah kawah candradimuka bagi para pejuang hukum di masanya.

Dahaga akan ilmu membawanya melanglang buana. Arsul menempuh pendidikan di University of Technology Sydney (UTS), Australia, sambil bekerja sebagai visiting lawyer.

Tak berhenti di situ, ia juga belajar di Japan Institute of Invention (JII) Tokyo, mengambil modul dari University of Cambridge, UK, hingga menyelesaikan program magister di London School of Public Relations (LSPR), Jakarta.

Pendidikan doktoralnya di bidang justice, policy and welfare studies dimulai di Glasgow Caledonian University (GCU), Skotlandia, sebelum dilanjutkan di Collegium Humanum, Warsawa, Polandia—universitas yang kini menjadi pokok persoalan dalam laporan terhadapnya.

Dari Praktisi Andal Menjadi Pimpinan Parlemen

Sebelum terjun ke panggung politik, Arsul Sani adalah seorang praktisi hukum yang disegani, khususnya di bidang korporasi, litigasi komersial, dan arbitrase.

Pengalamannya sebagai arbiter internasional dan anggota direksi di perusahaan multinasional Amerika Serikat selama 14 tahun menunjukkan kaliber dan wawasannya yang luas.

Namanya juga tercatat sebagai bagian dari tim pengacara Pemerintah RI di era Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, di bawah komando almarhum Adnan Buyung Nasution, dalam menghadapi gugatan arbitrase internasional.