Proyek IKN Terancam Pemangkasan Anggaran

wmhg.org – JAKARTA. Efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah bakal berdampak terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 

Pasalnya, anggaran pembangunan IKN yang masuk pagu Kementerian Pekerjaan Umum PU) masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Alhasil, Kementerian PU kini tidak memiliki anggaran untuk mengeksekusi megaproyek IKN tersebut. Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan, sampai saat ini belum ada sama sekali realisasi anggaran IKN untuk tahun 2025.

Realisasi anggaran IKN belum ada, anggaran kita diblokir semua, ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2). 

PU sendiri masih memiliki tanggung jawab menyelesaikan kontrak pembangunan yang sudah berjalan, ditambah sarana pendukung lainnya seperti jalan akses.

Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU lainnya yang juga diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemblokiran anggaran ini berkaitan dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Adapun, total anggaran Kementerian PU tahun 2025 kini hanya tersisa Rp 29,57 triliun, dari anggaran awal yang senilai Rp 110,9 triliun. 

Selain masuk pagu Kementerian PU, sebagian anggaran pembangunan IKN juga ada di Otorita IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan, bahwa anggaran pembangunan IKN Nusantara yang mereka kelola tidak akan dipangkas. 

Basuki menjelaskan, anggaran Otorita IKN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal sebesar Rp 6,3 triliun. Belakangan, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya di IKN. 

Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun, kata Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (4/2).