Progres Fisik IKN Tahun 2025 Belum Ada, Menteri PU: Anggaranya Diblokir Semua

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum melaporkan realisasi progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025. 

Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut hal itu lantaran anggaran untuk proyek IKN di tahun ini di blokir sepenuhnya sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran, 

Realisasi anggaran IKN tahun ini belum ada, tadi saya bilang mbak, kan anggarannya kita diblokir semua, kok kayak progres, kata Dody dijumpai usai Rapat Kerja Bersama Komisi V, DPR RI, Kamis (7/2). 

Baca Juga: Kementerian PU Pastikan Tak Ada Proyek Mangkrak Meski Ada Efisiensi Anggaran Jumbo

Dody juga tidak bisa memastikan apakah ke depan masih ada lelang proyek besar di IKN. Menurutnya hal itu sangat bergantung kepada kebijakan anggaran ke depan. 

Satu-satu dulu kalau anggarannya di buka, baru kita diskusi lagi, ujarnya. 

Sebelumnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Dody melaporkan hingga 31 Desember 2024, progres fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9% dari alokasi anggaran IKN di tahun 2024. 

Dody menyebut dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN di tahun 2024 mencapai Rp 40,29 triliun. 

Dukungan infrastruktur IKN Rp 41,29 triliun. Hingga 31 Desember 2024, progres fisik IKN capai 87,9 % dari alokasi IKN tahun 2024, kata Dody. 

Anggaran ini telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan sumber daya air Rp 1,45 triliun dengan rincian penggunaan pengendalian banjir di daerah aliran sungai (DAS) Sanggai 1A lanjutan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin. 

Kemudian, pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan. 

Selanjutnya, Rp 18,32 triliun untuk proyek bina marga dengan rincian penggunaan pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, jalan tol seksi 1, seksi 3A, seksi 3B, seksi 5A, seksi 5B-1, seksi 5B-2, seksi 6A, seksi 6B, dan seksi 6C-1, dan pembangunan Bandara VVIP, jalan tol seksi 1, Badara Sepinggan, Tol Balsam, duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek II, jalan akses bandara VVIP. 

Selain itu, Rp 12,09 untuk proyek cipta karya dengan rincian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku serta jaringan perpipaannya, Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP IKN, penataan sumbu kebangsaan tahap II, sumbu tripraja, dan pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I,

Selanjutnya, bangunan gedung pada kawasan istana kepresidenan di IKN, serta bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensesneg, Kantor Kementerian PUPR, Kantor OIKN, sarana dan prasarana pemerintahan tahap II dan kawasan bandara nusantara. 

Terakhir, Rp 8,43 triliun untuk proyek perumahan dengan rincian pembangunan optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan dormitory PSSI, smart technology rusun ASN dan hankam, hunian vertikal untuk personil TNI di IKN dan hunian modular TNI.