Program 3 Juta Rumah Patok Cicilan Rp 600.000 per Bulan, Ini Kata Pengamat

wmhg.org – JAKARTA. Program 3 juta rumah disebut-sebut bakal mematok cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan. Nilai tersebut dinilai cukup murah untuk perumahan yang dibangun bagi warga desa.

Ketua Umum The Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto menjelaskan, pembangunan program 3 juta rumah, bakal terdesentralisasi di perdesaan yang ditargetkan mencapai 2 juta hunian.

Menurutnya, cicilan yang dipatok sebesar Rp 600.000 per bulan tersebut terbilang murah. Hanya saja, dia bilang, untuk kriteria penerimanya perlu pendataan yang tepat.

“Ya cukup murah untuk di desa. (Penerimanya rakyat miskin) itu ada kebijakan, kebijakan tersendiri,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/12).

Zulfi mengungkapkan, saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) tengah menggodok kriteria penerima program 3 juta rumah tersebut.

“Sepengetahuan saya data orang miskin itu ada banyak, ada di beberapa tempat sebelum BP Taskin ada Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Desa Tertinggal dan lain sebagainya. Mungkin tugasnya BP Taskin memandu serasikan data-data ini, kalau sudah ada datanya gampang eksekusinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai dengan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan sangat terjangkau, bila dibandingkan dengan cicilan rumah subsidi saat ini yang sebesar Rp 1.000.000 per bulan.

“Jadi sangat terjangkau jika memang Rp 600.000 per bulan. Tinggal bagaimana skema tenor dan likuiditas perbankan untuk pembiayaan rumah ini,” katanya kepada KONTAN.

Menurut Nailul, persoalan tenor untuk cicilan tersebut harus diatur dengan tepat, misalnya bila memberikan tenor selama 40 tahun perlu dilihat pula produktivitas dari sang penerima.

“Permasalahan ketika tenornya hingga 40 tahun adalah usia produktif masyarakat akan menurun. Apakah bisa generasi selanjutnya keluarga tersebut meneruskan. Ini akan jadi pertanyaan berikutnya,” terangnya.

Berikutnya, lanjut Nailul, perlu diperhitungkan juga likuiditas dari perbankan, ambil contoh bila harga rumah tersebut dipatok sebesar Rp 100 juta per unit, tentunya dibutuhkan biaya jumbo untuk perbankan dalam mewujudkan 3 juta rumah.

“Ini harus ada jalan keluarnya. Apakah dari skema FLPP? Jangan sampai kebutuhan dana ini diambil dari dana iuran masyarakat lagi seperti Tapera,” tandasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan bentukan Presiden Prabowo Subianto menyebut cicilan untuk program 3 juta rumah bakal dipatok sebesar Rp 600.000 per bulan.

“Pendanaan sudah disiapkan yaitu bentuk cicilan perumahan yang per bulannya Rp 600.000 atau Rp 7.200.000 per tahun sehingga untuk 3 juta sudah diajukan dalam APBN sejumlah Rp 21,6 triliun,” ujar anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang kepada Kontan.co.id, Jumat (6/12).

Bonny menjelaskan, nantinya sebanyak 2 juta rumah akan difokuskan untuk dibangun di wilayah pedesaan. Di mana, masing-masing desa akan dibangun sebanyak 26 unit rumah.

“Pembangunan 2 juta rumah akan terdesentralisasi ke 75.000 desa. Berarti akan terbangun 26 unit rumah per desa dan 1 juta unit rumah susun di kota,” jelasnya.