wmhg.org – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penggunaan APBN untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II.
Total dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan mulai 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Kepastian tersebut disampaikan Prabowo saat menggelar rapat terbatas mengenai IKN di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan, kata Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Selasa (21/1/2025).
AHY mengatakan bahwa anggaran tersebut dipersiapkan dan dialokasikan untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk legislatif berupa parlemen dan juga yudikatif.
AHY mengatakan selain dan yang bersumber dari APBN, nantinya juga ada dana yang bersumber non-APBN dalam pembangunan IKN.
Inilah hadirnya kebersamaan, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kata AHY.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan area pembangunan IKN yang menggunakan sumber pendanaan dari APBN.
Untuk penyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2, karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2, kata Basuki.
Ia juga mengemukakan bahwa anggarn tersebut di dalamnya termasukuntuk pemeliharaan, pengelolaan prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal.
Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, kita menyerahkan pada OIKN untuk kami melola dan kami pelihara, itu dari APBN, sambung Basuki.
Basuki juga menyebutkan pembangunan IKN yang bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sebesar Rp60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan visibilitas tadinya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu, katanya.
