Prabowo Ingin Evaluasi Semua Lembaga Produk Reformasi, Tidak Hanya Polri

Baca 10 detik

Presiden Prabowo membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kepolisian serta lembaga reformasi lainnya.

Komisi bekerja independen, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan bertujuan menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi.

Komisi terdiri dari tokoh-tokoh penting, termasuk mantan dan Kapolri aktif, serta pejabat kementerian terkait, sesuai Keppres Nomor 122/P Tahun 2025

wmhg.org – Presiden Prabowo Subianto berkeinginan mengevaluasi dan mengkaji semua lembaga produk reformasi.

Keinginan tersebut seiring dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Prabowo diketahui langsung memberikan arahan kepada Komisi. Melalui arahannya di Istana Merdeka, Jakarta, kepala negara mengutarakan niat melakukan evaluasi tersebut.

Prabowo meminta evaluasi kelembagaan akan dilakukan secara berkala, tidak terbatas pada aspek kinerja, tetapi juga menyangkut restrukturisasi lembaga itu sendiri.

“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan, Beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji,” kata Ketua merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai mendengarkan arahan presien, Jumat (7/11/2025).

Jimly mengatakan, Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk sebagai upaya Prabowo dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi kelembagaan.

Dia menegaskan hasil aspirasi yang terkumpul nantinya ditelaah untuk kemudian ditindaklanjuti.

Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. (Pembentukan komisi ini) juga dikan tokoh-tokoh bangsa kepada Bapak Presiden, kata Jimly.

Perbesar

Komisi Percepatan Reformasi Polri akan bekerja secara independen tanpa terpengaruh pihak mana pun.

Menurut Jimly, komisi yang ia pimpin harus menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi.

“Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasil yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya,” kata Jimly.

Jimly berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa membuat kinerja Polri lebih baik dan profesional.

Ia menyampaikan pesan dari Prabowo agar Komisi Percepatan Reformasi Polri terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan.

Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu, bapak presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar, kata Jimly.

Diketahui, Prabowo telah membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).