Prabowo Bakal Berhemat Hingga Rp 750 Triliun di 2025, DPR Beberkan Sumber Dananya

wmhg.org-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi atau penghematan anggaran hingga US$ 44 miliar atau setara Rp 750 triliun pada tahun 2025.

Efisiensi anggaran ini akan digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) hingga diserahkan ke BPI Danantara untuk diinvestasikan.

Mengutip paparan Prabowo saat berpidato di acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2), efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga putaran.

Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.

Putaran kedua melalui hasil efisiensi anggaran di seluruh K/L melalui penyisiran sampai ke satuan 9 atau item belanja K/l. Awalnya, efisiensi tersebut ditargetkan hanya Rp 306,69 triliun, namun hasilnya meningkat menjadi Rp 308 triliun.

Namun, hasil efisiensi pada putaran kedua sebanyak Rp 59 triliun akan dikembalikan kepada 17 K/L. Dengan begitu, hasil efisiensi pada putaran kedua ini tersisa Rp 250 triliun.

Putaran ketiga merupakan tambahan penerimaan yang disasar dari dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada 2025. 

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 100 triliun bakal dikembalikan lagi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga dana yang dikantongi Prabowo pada putaran ketiga ini tersisa Rp 300 triliun.

Dengan begitu, dalam tiga putaran ini Prabowo akan mengantongi sekitar Rp 750 triliun dari kebijakan penghematan anggaran.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menjelaskan bahwa sebesar Rp 750 triliun ini merupakan total penghematan yang sudah dilakukan sejak era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Wihadi menyebut, pada putaran pertama tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui kebijakan automatic adjustment (AA).

Semua itu adalah penghematan yang dilakukan Kemenkeu dengan yang dulu sudah dengan spending better automatic adjustment dan ada Rp 300 triliun yang ada di BA BUN, ujar Wihadi kepada Kontan.co.id, Minggu (16/2).

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro enggan memberikan penjelasan mengenai hasil rincian efisiensi anggaran pada putaran pertama tersebut, baik melalui skema automatic adjustment (AA).

Untuk hal tersebut, saya belum menanggapi, kata Deni kepada Kontan.co.id, Senin (17/2).

Namun, sekedar mengingatkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sudah menerapkan kebijakan AA .

Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan demikian, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.

Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan terbukti efektif menjaga ketahanan APBN pada tahun 2022 dan 2023 lalu.

Kebijakan automatic adjustment tersebut ditujukan untuk semua K/L dengan kisaran 5% dari total pagu belanja K/L. 

Jika dicermati, kebijakan ini diambil oleh Sri Mulyani pada saat menangani pandemi Covid-19 pada tahun 2021 lalu sebesar Rp 58 triliun.

Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 sebesar Rp 39,71 triliun, tahun 2023 sebesar Rp 50,23 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun.