Pesan Mendagri ke Daerah Kaya: Jangan Simpan Anggaran, Bantu Korban Bencana

Baca 10 detik

Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda dengan sisa anggaran tinggi segera bantu daerah terdampak bencana Sumatra.
Seruan disampaikan dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2025 agar dana ditransfer langsung untuk pemulihan.
Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran sebagai payung hukum untuk memfasilitasi transfer bantuan antar-daerah tersebut.

wmhg.org – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melontarkan sentilan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) yang diketahui masih memiliki sisa anggaran tinggi di penghujung tahun.

Di saat sejumlah wilayah di Sumatra luluh lantak akibat bencana, Mendagri Tito meminta para kepala daerah yang gemuk anggarannya untuk tidak tinggal diam dan segera menyalurkan bantuan.

Seruan tegas ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah.

Ia mendorong adanya transfer dana langsung dari daerah berkemampuan fiskal kuat ke daerah-daerah terdampak bencana demi mempercepat proses pemulihan.

“Saya sangat berharap teman-teman yang memiliki anggaran yang masih simpan-simpan cukup banyak, bantu, bantu saudara-saudara kita melalui kepala daerahnya, ditransfer dananya ke sana, dan gunakan untuk kepentingan kebencanaan,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Tito mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat langsung kondisi di lapangan, di mana sejumlah daerah terdampak bencana seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara memiliki sisa anggaran yang sangat minim untuk bangkit kembali.

Meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), menurutnya, hal itu tidak cukup. Solidaritas dari sesama pemerintah daerah menjadi kunci.

Terlebih, Kemendagri mengantongi data sejumlah daerah yang sisa anggarannya masih sangat besar.

Untuk melegalkan transfer bantuan antar-daerah ini, Tito menegaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran yang menjadi payung hukumnya.

Ia mengingatkan bahwa bencana bisa menimpa siapa saja, sehingga rasa persaudaraan harus diutamakan.

“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di saat seperti ini kita harus menimbulkan solidaritas di antara kita-kita, pemerintah daerah. Terutama yang keuangannya tinggi,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Lebih jauh, Mendagri memaparkan bahwa bencana di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—telah berdampak pada total 52 kabupaten/kota. Ia menyebut beberapa daerah yang harus menjadi prioritas utama untuk segera dibantu karena aktivitas ekonominya lumpuh total.

“Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah. Itu daerah-daerah superprioritas (untuk dibantu),” ujarnya.

Selain di Aceh, beberapa wilayah di Sumatra Utara seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal juga masih sangat memerlukan uluran tangan.

Sementara di Sumatra Barat, daerah yang perlu mendapat atensi khusus antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.