Perputaran Uang Pilkada 2024 Diprediksi Minimal Sentuh Rp 20 Triliun

wmhg.org – JAKARTA. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 mendatang, perputaran uang untuk Pilkada tahun ini diprediksi minimal menyentuh Rp 20 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan perhitungan ini diambil dari jumlah kabupaten-kota di Indonesia yang telah mencapai 500.

Dengan asumsi masing-masing kabupaten kota memiliki maksimal 2 pasang calon.

Kita hitung saja, sekarang itu ada 500 kabupaten-kota di Indonesia. Kita ambil satu Kabupaten-Kota calonnya maksimal 2, karena banyak yang calon tunggal juga. Jadi ada sekitar 1.000 pasangan yang akan bertarung, ungkapnya saat dihubungi Kontan, Kamis (10/10).

Adapun, jika merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020, per Calon Kepala Daerah (Cakada) bisa menghabiskan Rp 20 – Rp 25 miliar di tingkat kabupaten.

Masing-masing kita pukul rata-rata Rp 20 miliar dikali dengan 1.000 pasangan, jadi yang akan berputar (uang) itu minimal sekali ya Rp 20 triliun, tambahnya.

Memang jika dibandingkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), dana untuk Pilkada jauh lebih kecil, namun tetap memiliki dampak ekonomi.

Ada dampaknya tapi sifatnya short term (jangka pendek). Apakah dampaknya besar? Ya, kalau dibanding Pilpres dan Pileg jauh lebih kecil karena kalau dilihat partisispasinya masyarakat tidak sebesar yang dibayangkan, katanya.

Tauhid menambahkan modal kampanye Cakada ungkap dia juga akan dikeluarkan mendekati hari-H pencoblosan.

Jadi baru menjelang pemungutan suara, spending uangnya mendekati hari-H, kalau yang jauh-jauh paling melalui medsos sejenisnya, tambanya.

Sedangkan untuk sektor yang paling banyak mendapatkan perputaran uang ini menurut Tauhid masih sektor makanan-minuman, disusul logistik-transportasi dan pergudangan. Termasuk jasa penyedia souvenir. 

Adapun Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan perputaran uang di Pilkada tahun ini dampak paling besar justru di sektor advertising atau periklanan terutama di iklan media sosial.

Untuk pilkada heavy ke kampanye digitalnya akan cukup tinggi dibandingkan dengan pileg. Orang akan lebih mengenal calonnya lewat media sosial. Nah, ekonomi dengan penggerak digital yang paling merasakan dampaknya adalah ekonomi di pusat teknologi, ungkapnya.

Sementara menurutnya uang yang dikeluarkan oleh para Cakada akan lebih bervariatif, tergantung tingkatan pencalonan.

Per cakada bisa menghabiskan Rp 25 miliar di tingkat kabupaten dan pilkada kotamadya bisa mencapai Rp 40 miliar. Kalau Gubernur bisa lebih Rp100 miliar. Sangat tinggi memang, tutupnya.