wmhg.org – JAKARTA. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengklaim pihaknya telah mengajukan permintaan untuk dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sejak pelantikan Trumps pada awal Januari 2025.
Sugiono mengatakan permintaan bilateral ini akan membahas berbagai isu strategis termasuk perkembangan yang terbaru yakni pengenaan tarif respiprokal sebesar 32% terhadap komoditas Indonesia ke pasar AS.
Kita sudah mengajukan pertemuan sesaat Presiden Trump dilantik, pasti dengan perkembangan ini akan dibahas soal tarif, katanya dalam keterangan pers melalui Youtube Seketariat Negara, Jum'at (11/4).
Walau demikian, Menlu mengakui hingga kini belum ada jawaban terkait permintaan pertemuan ini. Sehingga, Presiden juga belum dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Negara Paman Sam itu.
Namun yang terang, tim dari Kementerian Luar Negeri telah memulai negosiasi terkait pengenaan tarif trump kepada Indonesia.
Kalau dari tim saya sendiri sudah datang kesana. Kalau jadwal Presiden nanti akan dikasih tau kalau sudah ada, pungkasnya.
Donald Trump telah mengumumkan untuk menunda pengenaan tarif perdagangan selama 90 hari untuk banyak negara mitra dagangnya. Namun, penundaan ini dikecualikan untuk Cina yang tetap dikenakan tarif impor 125%. Trump menyebut penundaan tarif ini dilakukan karena banyak negara yang ingin berunding dengan AS.
Langkah Trump untuk menaikan tarif impor kepada Indonesia didasari oleh sejumlah strategi ekonomi yang dianggap merugikan AS. Mereka menyinggung bea masuk produk etanol, persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga devisa hasil ekspor (DHE) teranyar yang disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut keterangan tertulis dari Gedung Putih, Indonesia memberlakukan tarif impor sebesar 30% untuk produk etanol dari AS. Tarif ini lebih tinggi dibandingkan pajak impor etanol Indonesia ke AS senilai 2,5%. “Brasil dan Indonesia mengenakan tarif lebih tinggi pada etanol dibandingkan dengan Amerika Serikat,” tulis keterangan Gedung Putih yang dirilis pada Rabu (2/4).
Gedung Putih juga mencatat bahwa Indonesia masih mempertahankan persyaratan untuk menggunakan konten lokal atau TKDN untuk produk dan layanan yang berasal dari perusahaan AS.
Penggunaan komponen atau bahan baku dalam negeri untuk proses produksi itu dianggap sebagai salah satu bentuk hambatan bisnis non-tarif yang diberlakukan oleh Indonesia kepada AS.
Selain itu, disebutkan juga adanya rezim lisensi impor yang kompleks terkait dengan izin impor barang dari luar negeri. Hal ini bisa memberikan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing sebelum mereka bisa memasukkan produk ke Indonesia.
AS juga mempermasalahkan keputusan Prabowo yang menetapkan kewajiban menahan 100% devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri selama satu tahun penuh. Penerbitan regulasi teranyar ini berangkat dari kondisi DHE sumber daya alam (SDA) yang lebih banyak disimpan di bank luar negeri daripada bank domestik.
Namun di sisi lain, Prabowo telah meminta jajarannya untuk melonggarkan aturan TKDN dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS. Prabowo juga akan menghapus sejumlah syarat impor seperti kuota, karantina, hingga pertimbangan teknis.
Niat kebijakan TKDN baik, yakni mengedepankan nasionalisme. Namun kami harus realistis, kata Presiden Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4).
