Pejabat Pajak Jadi Direksi 12 Perusahaan, Eks Penyidik KPK Sebut Ada Konflik Kepentingan

Baca 10 detik

Eks penyidik KPK soroti rangkap jabatan tersangka korupsi pajak di Banjarmasin.
Mulyono diduga menjabat direksi 12 perusahaan saat jadi pejabat pajak Banjarmasin.
KPK tahan pejabat pajak Banjarmasin terkait suap restitusi senilai Rp1,5 miliar.

wmhg.org – Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, menanggapi informasi mengenai Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang diduga menjabat sebagai direksi di 12 perusahaan. Mulyono saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, setelah terjaring Operasi Tangkap Tengah (OTT).

Praswad menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik telah diatur secara jelas dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Rangkap jabatan oleh pejabat pajak bukan sekadar persoalan etik, melainkan ranah konflik kepentingan serius yang berpotensi pidana,” ujar Praswad dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, posisi sebagai petugas pajak sekaligus pengurus perusahaan menciptakan situasi di mana seseorang menilai, mengawasi, dan melaporkan kewajiban pajak kepada dirinya sendiri. Hal ini merusak prinsip objektivitas, independensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Praswad menambahkan, jika perusahaan tersebut bergerak di bidang konsultan pajak, maka potensi pelanggarannya jauh lebih berat, serupa dengan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

“Jabatan korporasi dapat digunakan sebagai sarana penyamaran (layering) aliran dana hasil kejahatan. Fenomena ini patut dibaca sebagai indikasi korupsi sistemik, bukan sekadar pelanggaran individu,” tuturnya.

Ia mendesak KPK dan PPATK untuk menelusuri secara menyeluruh keterkaitan jabatan direksi tersebut dengan pola aliran dana dan kepemilikan aset.

Praswad meyakini kasus ini merupakan puncak gunung es dari praktik kotor yang lebih luas di lingkungan otoritas pajak. Jika dibiarkan, praktik ini akan memicu kebocoran penerimaan negara secara sistemik dan meruntuhkan kepercayaan publik.

Detail Kasus OTT Banjarmasin

KPK sebelumnya telah menahan Mulyono (MLY) bersama dua orang lainnya, yakni fungsional pemeriksa pajak KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega (DJD), dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB), Venasius Jemarus Genggor alias Venzo (VNZ).

“Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 5 hingga 24 Februari 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” jelas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Kasus ini bermula pada November 2025, saat Mulyono bertemu pihak PT BKB dan menjanjikan pengabulan permohonan restitusi PPN dengan imbalan ‘uang apresiasi’. PT BKB menyepakati permintaan tersebut dengan nilai Rp1,5 miliar.

Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pajak senilai Rp48,3 miliar. Setelah dana cair pada Januari 2026, pihak PT BKB mencairkan uang suap menggunakan invoice fiktif.

Dari total Rp1,5 miliar tersebut, Mulyono diduga mendapat bagian Rp800 juta, Dian Rp200 juta, dan Venzo Rp500 juta. Dalam prosesnya, Dian menerima uang bersih sebesar Rp180 juta setelah Venzo meminta jatah potong 10 persen.

Atas perbuatannya, Mulyono dan Dian disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, Venzo diduga melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026.