Kejar Ketimpangan, Pemerintah Genjot Pembangunan Kereta di Luar Jawa

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa sebagai strategi menekan biaya logistik sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas nasional yang menargetkan konektivitas lebih merata dan efisien di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pengembangan jaringan rel di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). 

Pemerintah ingin memastikan wilayah di luar Jawa tidak tertinggal, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi antar daerah melalui sistem transportasi yang terintegrasi.

Menurut AHY, keberadaan jaringan kereta api yang terhubung antarkawasan ekonomi dapat memangkas ongkos logistik secara signifikan.

Ia menegaskan, pengembangan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.

Namun, ia juga mengakui kondisi perkeretaapian nasional saat ini masih tertinggal. Kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih rendah, dengan porsi angkutan penumpang sekitar 4% dan logistik hanya 1%. 

Padahal, moda transportasi ini dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan, dengan kontribusi emisi gas rumah kaca kurang dari 1%.

Untuk itu, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer pada 2045. Proyek ambisius ini membutuhkan pendanaan besar, diperkirakan mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun. 

AHY menegaskan, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN, melainkan perlu skema pembiayaan kreatif serta kolaborasi dengan sektor swasta dan berbagai pihak.

Pengembangan di tiap wilayah pun akan disesuaikan dengan kebutuhan. Di Sumatra, pemerintah akan memperkuat jaringan yang sudah ada. Sementara di Kalimantan pembangunan dimulai dari nol, dan di Sulawesi difokuskan pada integrasi dengan kawasan industri. 

Seluruh proyek juga harus terhubung dengan tata ruang dan pusat-pusat ekonomi agar manfaatnya maksimal.

Di sisi operator, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan ekspansi ke luar Jawa mulai berjalan pada 2026. 

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut pengembangan ini diarahkan untuk mendukung distribusi komoditas unggulan seperti sawit, karet, hingga nikel, sekaligus mempercepat pembangunan jalur di Sulawesi yang masih tertinggal.

Meski demikian, rencana tersebut mendapat catatan dari pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Ia menilai target pembangunan 14.000 km rel baru akan sulit tercapai jika hanya mengandalkan pembiayaan negara. 

Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah memprioritaskan reaktivasi jalur lama peninggalan kolonial yang dinilai lebih realistis dan efisien.

Menurut Djoko, optimalisasi jalur eksisting dapat menjadi solusi cepat untuk menjawab kebutuhan transportasi yang terus meningkat, sekaligus membuka potensi ekonomi baru di daerah. 

Ia mencontohkan, reaktivasi jalur lama tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pariwisata berbasis kawasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News