Nasib Buruh Perempuan hingga Korban MBG Jadi Sorotan Tajam API

Baca 10 detik

Aliansi Perempuan Indonesia (API) mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, karena berpotensi eksploitasi bagi perempuan pekerja.
Kebijakan kerja fleksibel membuat buruh perempuan rentan PHK dan sulit menuntut hak seperti upah serta jaminan sosial.
Program makan bergizi gratis berdampak negatif pada kesehatan, mata pencaharian perempuan, serta mengubah pola konsumsi pangan lokal.

wmhg.org – Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintah hingga program makan bergizi gratis (MBG) yang memengaruhi perekonomian perempuan Indonesia.

Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika menilai arah kebijakan ekonomi negara yang menempatkan pekerja dalam sistem kerja fleksibel yaitu situasi di mana tidak terdapat kepastian kerja dan pendapatan, menempatkan tubuh perempuan sebagai target eksploitasi.

Dia menyebut buruh perempuan terjebak dalam kontrak pendek, outsourcing, dan kerja informal yang membuat mudah di-PHK, sulit menuntut hak atas upah, hak maternitas, jaminan sosial, termasuk kebebasan berserikat.

“Ketidakpastian ini adalah alat kontrol yang menumbuhkan rasa takut kehilangan pekerjaan. Beban kerja berlebih, jam kerja panjang mengkondisikan buruh terasing dari lingkungan sosial. Selain itu, beban domestik yang masih melekat pada buruh perempuan, membuat kelelahan fisik dan mental yang tak berkesudahan,” kata Ika dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (14/2/2026).

Keprihatinan juga dia sampaikan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja di ruang privat tanpa pengawasan dan mekanisme pengaduan yang kuat.

Menurut Ika, hubungan kerja yang dianggap personal membuat hak dasar seperti jam kerja, libur, dan upah layak sering kabur, sementara hukum belum hadir sebagai pelindung nyata. Dia juga menyoroti Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang belum dianggap urgent oleh pemerintah, sehingga belum tuntas pembahasannya.

“Akibatnya, baik buruh perempuan maupun PRT hidup dalam kerentanan, posisi tawar melemah, dan ancaman kehilangan pekerjaan yang bisa berdampak bukan hanya bagi dirinya, tapi pada anggota keluarga yang lain,” ujar Ika.

Pada kesempatan yang sama, Ika juga mengkritisi program MBG yang dinilai berdampak pada kesehatan dan perubahan pola konsumsi.

Dia menilai kualitas makanan yang tidak bergizi, tidak bersih, dan tidak tepat dalam program ini berdampak pada kesehatan perempuan dan anak-anak, khususnya yang mengalami keracunan.

Selain itu, sistem rantai pasok MBG juga dinilai telah menyebabkan perempuan kehilangan mata pencaharian di kantin sekolah, atau tidak mendapatkan pasokan untuk berjualan sayur karena berebut ruang dengan dapur MBG yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok di pasar.

“Pilihan menu yang tidak berlandaskan pada pola pangan konsumsi lokal yang telah dirawat oleh perempuan turun temurun, dan merubah nilai bahwa makanan dihitung dari komponen gizi dengan menghilangkan penghormatan pada kerja perawatan dan pengetahuan perempuan,” tutur Ika.

Total anggaran MBG 2026 sangat fantastis sebesar Rp 335 triliun yang 83,4 persen berasal dari anggaran dana pendidikan. Dengan memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan, negara menggeser makna pendidikan dari proses jangka panjang (pengetahuan, riset, kualitas guru) menjadi pemenuhan konsumsi semata,” tandas dia.