Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu

Baca 10 detik

PPP terbelah jadi dua kubu pasca-Muktamar X.

Pemerintah desak PPP selesaikan masalah secara internal terlebih dahulu.

Jika gagal, AD/ART partai akan jadi penentu kubu yang sah.

wmhg.org – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengirimkan sinyal keras kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selesaikan dulu masalah dualisme di internal sebelum membawanya ke ranah pemerintah.

Jika tidak diselesaikan, negara akan turun tangan menjadi wasit penentu.

Peringatan ini disampaikan Menkum menanggapi klaim kemenangan ganda dari kubu M Mardiono dan Agus Suparmanto pasca-Muktamar X PPP.

Supratman berharap kedua pihak bisa menemukan solusi damai tanpa intervensi pemerintah.

Saya sih berharap mudah-mudahan bisa itu diselesaikan secara internal gitu, kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

AD/ART Jadi Senjata Pamungkas

Namun, Supratman menegaskan bahwa jika jalur damai internal gagal dan kedua kubu tetap memaksakan untuk mendaftarkan hasil muktamarnya, maka pemerintah tidak akan tinggal diam.

Kemenkumham akan melakukan verifikasi ketat untuk menentukan siapa yang sah.

Senjata pamungkas yang akan digunakan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai itu sendiri.

Ya kan kita patokannya ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, katanya.

Artinya, kubu yang terbukti menggelar muktamar sesuai dengan aturan main internal partailah yang akan diakui oleh negara.

Langkah ini menempatkan kedua kubu dalam posisi yang sama-sama harus membuktikan legalitas proses mereka di hadapan pemerintah.

Usai menjalankan Muktamar X, PPP terancam kembali masuk ke dalam jurang perpecahan setelah Muktamar X yang berakhir ricuh.

Namun, Ketua Umum PPP terpilih, Agus Suparmanto, menegaskan tidak akan membiarkan partai berlambang Kabah itu terbelah.

Ia berjanji akan segera menyelesaikan sengkarut dualisme kepemimpinan yang muncul akibat klaim sepihak dari kubu Mardiono.