Lewat Kerja Sama DMI, Pengurus Masjid di Maluku Utara Kini Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Baca 10 detik

BPJS Ketenagakerjaan Ternate dan DMI Maluku Utara menandatangani PKS untuk lindungi pengurus masjid.
Kerja sama ini bertujuan memberikan JKK dan JKM bagi pengurus, marbot, serta pekerja masjid setempat.
PKS ini implementasi tindak lanjut MoU pusat untuk perluasan cakupan jaminan sosial di sektor keagamaan.

wmhg.org – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate menjalin kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Maluku Utara melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis kartu serta sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pengurus masjid di wilayah Maluku Utara.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen kedua pihak untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pengurus masjid, marbot, serta pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas masjid.

Melalui program ini, diharapkan semakin banyak pengurus dan pekerja di lingkungan masjid yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Alit Mahendra, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di sektor keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara yang turut mendorong perlindungan jaminan sosial bagi para pengurus dan pekerja masjid, ujar Alit Mahendra.

Melalui kerja sama ini, kami berharap para marbot, pengurus, dan pihak yang mengabdikan diri di masjid dapat bekerja dengan lebih tenang karena telah mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial kepada berbagai lapisan pekerja, termasuk komunitas keagamaan yang berkontribusi besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Maluku Utara, Muchsin Saleh Abubakar, menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah nyata untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pengurus serta pekerja masjid yang selama ini melayani umat.

Ia menjelaskan bahwa penandatanganan PKS di tingkat wilayah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati antara DMI pusat dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, kerja sama di daerah menjadi implementasi nyata dari sinergi tersebut agar manfaat program jaminan sosial dapat dirasakan lebih luas hingga ke daerah.

Melalui kerja sama ini, diharapkan semakin banyak masjid di wilayah Maluku Utara yang mendaftarkan pengurus dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan bagi para pekerja di lingkungan masjid dapat terwujud secara lebih menyeluruh.