Kritik Legislator PKS soal Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink: Penunjukan Pengurus Bukan untuk Bagi-bagi Kekuasaan!

wmhg.org – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, turut menyoroti soal banyaknya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Johan pun memberikan wanti-wantinya terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Pertama, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan pengurus FOLU Net Sink 2030.

Proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup, kata Johan kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Kemudian ke dua, ia mengingatkan juga agar konflik dihindarkan dalam menetapkan pengurus FOLU Net Sink.

Menurutnya, penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan.

Program FOLU Net Sink 2030 adalah program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebagai alat politik yang menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan, ujarnya.

Lalu yang berikutnya, kata dia, perlu transparan dalam penggunaan anggarannya.

Meski Kementerian Kehutanan telah menyatakan bahwa anggaran untuk tim FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor internasional dan bukan dari APBN, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaannya.

Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini, katanya.

Lebih lanjut, yang terakhir, kata Johan, harus fokus pada profesionalisme dan kepentingan nasional.