Kekerasan Terus Berulang, Peneliti BRIN Minta Berhenti Gunakan Kata Oknum untuk Polisi Bermasalah

Baca 10 detik

Peristiwa kekerasan Brimob di Tual yang menewaskan pelajar adalah cerminan masalah institusional kepolisian berulang.
Para ahli menekankan Polri harus berhenti menggunakan istilah oknum dan bertanggung jawab kelembagaan atas tindakan aparat.
Reformasi Polri lebih dari dua dekade dinilai belum signifikan akibat lemahnya pengawasan dan aspek pendidikan.

wmhg.org – Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob terhadap seorang anak bukan sekadar masalah individu, melainkan cermin persoalan institusional di tubuh kepolisian. Pasalnya, aksi kekerasan yang melibatkan anggota Polri terus berulang.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, mengatakan agenda Reformasi Polri telah bergulir selama lebih dari 20 tahun. Namun, kemajuannya dinilai belum signifikan karena berbagai indikator terus tercoreng oleh praktik kekerasan.

“Polisi seharusnya berhenti menggunakan kata ‘oknum’. Polisi adalah representasi negara dan harus bertanggungjawab secara kelembagaan,” kata Sarah saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Tragedi Tual: Alarm Reformasi Polri”, Kamis (26/2/2026).

Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyatakan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kepolisian menyebabkan tidak tumbuhnya budaya menghormati hukum dan hak asasi manusia.

“Benar, kasus Tual itu perilaku individu. Tapi itu tak berarti tidak ada masalah dengan institusi. Sebab kasus itu terus berulang. Artinya masalah individu itu juga cermin masalah institusi dan pengawasan yang lemah,” kata Usman.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq. Ia menilai berulangnya brutalitas aparat menyiratkan persoalan mendasar dalam cara berpikir kepolisian.

“Profesi polisi adalah profesi paling sulit karena ia harus terbuka pada fakta empiris, cakap dalam berlogika, dan sensitif dalam beretika. Ketika kepolisian terjerat konflik kepentingan elit politik, tiga hal itu berpeluang besar akan dikesampingkan. Dan terjadilah misconduct, brutalitas, dan indikator penegakan hukum yang membolak-balik nalar,” jelasnya.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fachrizal, juga menilai reformasi Polri harus menyentuh aspek pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam upaya pembenahan institusi kepolisian.

“Pendidikan polisi mungkin tidak semegah masalah posturnya, tetapi perbaikan pendidikan polisi bisa mengarahkan polisi supaya lebih humanis,” ungkapnya.

Kasus ini bermula dari peristiwa di Kota Tual, Maluku Tenggara, yang menewaskan pelajar berusia 14 tahun, Arianto Tawakal. Korban diduga dipukul menggunakan helm oleh Bripda Masias saat patroli terkait balap liar.

Arianto sempat menjalani perawatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik secara luas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan pengusutan tuntas dan menegaskan pelaku harus dijatuhi hukuman setimpal.

Desakan agar proses hukum tidak berhenti pada sanksi etik juga datang dari DPR RI. Sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat sipil turut menyoroti pola penanganan kasus kekerasan aparat, termasuk pentingnya transparansi serta pelibatan pengawas eksternal.