Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas

Baca 10 detik

Hakim PN Sleman memvonis mahasiswa UNY, Perdana Arie Variasa, lima bulan tiga hari penjara atas pembakaran tenda saat demo.
Motif solidaritas atas kematian seorang driver ojol menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman pidana terdakwa.
JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, sementara kuasa hukum terdakwa menyatakan menerima vonis yang sudah dijatuhkan.

wmhg.org – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 bulan 3 hari kepada aktivis mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Perdana Arie Variasa.

Putusan ini dibacakan atas perkara pembakaran tenda di Mapolda DIY yang terjadi saat aksi demonstrasi pada 29 Agustus 2025 lalu.

Ketua Majelis Hakim, Ari Prabawa, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 3 hari, kata Ari saat membacakan amar putusan di PN Sleman, Senin (23/2/2026).

Meski dinyatakan bersalah, hakim memerintahkan agar terdakwa Arie segera dikeluarkan dari tahanan. Mengingat masa tahanan Arie telah mencapai durasi yang sama dengan vonis tersebut.

Ya dengan demikian diperintahkan dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan, maka setelah ini saudara bisa dikeluarkan oleh Penuntut Umum, ucap majelis hakim disambut riuh pengunjung di ruang sidang.

Motif Solidaritas Diapresiasi Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyoroti motif di balik aksi pembakaran tenda tersebut sebagai poin yang meringankan. Hakim menilai tindakan tersebut bukan didasari niat jahat kriminal murni, melainkan bentuk protes atas ketidakadilan.

Terkhusus dalam kasus kematian driver ojol Affan Kurniawan yang meninggal karena terlindas kendaraan rantis Brimob pada saat aksi massa di Jakarta akhir Agustus lalu.

Motif ini menurut Majelis Hakim sebagai motif yang patut dihargai dan diapresiasi untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, ujarnya.

Lebih lanjut, hakim berpendapat bahwa kerugian materiil berupa terbakarnya aset Polda DIY tidak sebanding dengan tujuan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh terdakwa.

Selain itu, peran Arie dalam kebakaran tersebut dinilai tidak signifikan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan ahli kimia mengenai material tenda.

Peran terdakwa dalam proses pembakaran tenda polisi tidak terlalu signifikan karena berdasarkan fakta, terdakwa hanya sebatas memercikkan api pada tenda sebelah timur, tuturnya.

Dihubungkan dengan bukti rekaman CCTV, api bisa membakar habis tenda karena adanya sumber lain di sisi selatan, dan adanya massa lain yang juga membakar tenda tersebut, imbuhnya.

Hakim juga mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa Perdana Arie sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ilmiah dan advokasi isu-isu sosial. Hukuman yang dijatuhkan dibuat proporsional agar tidak memutus harapan masa depan terdakwa sebagai kaum terpelajar.

Terdakwa memiliki potensi mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga pidana penjara yang panjang justru dapat berpengaruh buruk kepada masa depan terdakwa, papar Majelis Hakim.

Adapun keadaan yang memberatkan, kata Majelis Hakim, yakni pengaruh tindak pidana terhadap masyarakat, korban atau negara. Perbuatan terdakwa telah merugikan Polda DIY karena tenda yang terbakar adalah aset atau milik Polda DIY.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang disampaikan oleh JPU yakni pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Perdana Arie dituntut telah melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru terkait perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi barang.

Dalam hal ini melanggar Pasal 308 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa Masih Pikir-pikir

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak langsung menerima vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Perdana Arie. Pihak JPU menyatakan masih akan menggunakan haknya untuk pikir-pikir.

Sebelum menentukan apakah akan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

Hal itu membuat status hukum perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Karena Penuntut Umum menyatakan masih menyatakan pikir-pikir, maka putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, ucap majelis hakim.

Sementara itu, tim kuasa hukum Perdana Arie dari Bara Adil menyatakan sikap untuk menerima vonis 5 bulan 3 hari penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim.

Keputusan ini diambil setelah melakukan konsultasi langsung dengan terdakwa di dalam ruang sidang.

Kami pada prinsipnya kan tetap kembali kepada Arie dan pada saat tadi Arie mengatakan menerima. Sehingga kami menganggap bahwasanya apa yang Ari rasakan sebagai suatu keadilan. Sehingga kita juga sebagai advokat menerima, ujar Anggota tim hukum terdakwa, Muhammad Rakha Ramadhan.