Impor Mobil India Dinilai Sebagai Otokritik Atas Kartel Mobil di Indonesia

Baca 10 detik

Pakar Asep Kususanto (Rabu, 11/3/2026) menyatakan impor pick-up India adalah otokritik praktik kartel kendaraan nasional.
Perbedaan harga signifikan menunjukkan pasar dikuasai kesepakatan tidak adil, bukan mekanisme pasar alami seharusnya.
Kekuasaan kartel yang dipertahankan berpotensi menjadi jebakan, terungkap melalui isu impor mobil India.

wmhg.org – Pakar Kebijakan Publik dari Well-Being Institute, Asep Kususanto menilai kasus impor pick-up dan pick-up truck dari India bukan hanya sekadar isu perdagangan atau persaingan usaha semata.

Menurut Asep, impor pick up dari India telah bertransformasi menjadi bentuk otokritik yang tidak disengaja terhadap praktik kartel yang diyakini telah menguasai pasar kendaraan di Indonesia.

Secara substansial, kasus impor kendaraan dari India tidak hanya muncul sebagai isu ekonomi atau perdagangan belaka. Lebih dari itu, impor tersebut berfungsi sebagai otokritik yang tak terduga terhadap kartel yang diduga telah menguasai dan mengendalikan pasar kendaraan nasional, ujar Asep kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).

Asep mengatakan, proses yang dimulai dari kebijakan impor yang diperdebatkan ini secara tidak sengaja mengekspos ketidakadilan yang terbangun dalam sistem, sekaligus menjadi cermin yang memantulkan kekuasaan kartel yang telah lama mengakar.

Menurut dia, impor mobil India secara tak terduga menjadi alat yang memantulkan realitas bahwa pasar kendaraan di Indonesia telah dikuasai oleh praktik yang tidak adil.

Harga kendaraan lokal yang hampir dua kali lipat dibandingkan harga impor menjadi bukti nyata bahwa mekanisme pasar yang seharusnya bekerja secara alami telah digantikan oleh kesepakatan antarprodusen. Impor ini tidak sengaja mengkritik dengan menunjukkan bahwa kekuasaan kartel telah membuat harga menjadi tidak wajar dan menjauhkan akses masyarakat terhadap kendaraan dengan harga terjangkau, jelas Asep.

Menurut Asep, kartel yang diduga ada, ternyata telah membangun sistem yang menguntungkan diri mereka sendiri. Hanya saja, kata dia, secara tidak sengaja menjadi korban dari kekuasaan yang mereka bangun sendiri.

Ketakutan mereka untuk tidak memberikan diskon atau menurunkan harga adalah bentuk dari otokritik yang muncul dari struktur kekuasaan mereka sendiri—ketika mereka mencoba mengamankan pangsa pasar dan harga tinggi melalui kesepakatan, justru mekanisme yang mereka ciptakan itu sendiri yang akhirnya mengungkapkan kelemahan sistem yang mereka kendalikan, jelas dia.

Asep mengingatkan kekuasaan yang mereka miliki melalui struktur oligopoli dan dugaan kartel justru menjadi jebakan bagi diri mereka.

Dia bilang, setiap upaya untuk mempertahankan dominasi tersebut membuat mereka semakin terjebak dalam siklus kontrol yang berbahaya, hingga akhirnya impor mobil India yang mereka jadikan isu politik justru menjadi alat yang mengungkapkan segala manipulasi yang telah mereka lakukan.

Praktik kartel tidak hanya merugikan masyarakat dengan harga yang tidak adil, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuasaan yang mereka pegang bukanlah hasil dari keunggulan produk atau efisiensi operasional, melainkan dari kesepakatan yang dibuat untuk menguasai pasar, tutur Asep.

Impor mobil India yang awalnya mereka jadikan senjata politik untuk menekan pemerintah, justru berbalik menjadi cermin yang memperlihatkan betapa jauh mereka telah menyimpang dari prinsip persaingan yang sehat dan bagaimana kekuasaan yang berlebihan telah membuat mereka melupakan tujuan utama industri kendaraan yaitu memberikan akses yang luas bagi masyarakat, Asep menambahkan.