Guyonan Dasco: Yang Sukses Selesaikan Masalah Agraria Bisa Jadi Cawapres

Baca 10 detik

Dasco mengusulkan calon wapres memimpin Badan Reforma Agraria.
Badan tersebut diusulkan untuk mengatasi rumitnya konflik agraria.
DPR akan mendorong usulan pembentukan badan itu kepada Presiden Prabowo.

wmhg.org – Kelakar bernada tantangan politik dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di tengah desakan pembentukan lembaga baru untuk mengurai benang kusut masalah pertanahan di Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, Dasco menyebut posisi kepala Badan Nasional Reforma Agraria, jika kelak terbentuk, layak diisi oleh tokoh dengan ambisi besar, bahkan sekelas calon wakil presiden alias cawapres.

Pernyataan ini menjadi sorotan utama saat Dasco menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNRA) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, jabatan tersebut adalah ajang pembuktian nyata bagi siapa pun yang ingin mengincar posisi politik lebih tinggi.

“Teman-teman bilang mau mencari yang benar-benar kerja. Nanti dilihat, kalau ada calon wapres, suruh jadi ketua badan nasional penyelesaian masalah agraria. Nah, kalau sukses, baru bolehnyalon, kata Dasco.

Sontak, celetukan politikus senior Partai Gerindra itu mencairkan suasana audiensi.

Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas usulan KNRA yang mendesak DPR untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Nasional Reforma Agraria.

Lembaga ini diusulkan menjadi badan nonstruktural yang berada langsung di bawah komando presiden.

Hal tersebut dinilai sebagai langkah yang bisa memotong birokrasi, serta tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi biang kerok mandeknya penyelesaian konflik.

Sengkarut Agraria

Dasco mengakui, penyelesaian masalah agraria bukanlah pekerjaan enteng.

Ia membeberkan, kompleksitas persoalan yang diwarnai tumpang tindih kebijakan antarkementerian, hingga munculnya berbagai kepentingan yang bermain di dalamnya.

Pengalaman DPR dalam menangani kasus per kasus menunjukkan betapa rumitnya masalah ini di lapangan.

“Ini bukan persoalan gampang. Kalau kita lihat kasus per kasus, terkadang ada tumpang tindih kebijakan antarkementerian.

Ia bahkan menyinggung adanya hal-hal ironis yang kerap terjadi.