Donald Trump Culik Nicolas Maduro, Apakah Amerika Berhak Menangkap Presiden Negara Lain?

Baca 10 detik

Invasi militer AS pada Sabtu (3/1/2026) dini hari menyebabkan kerusakan Caracas dan berujung penangkapan Presiden Maduro.
Penangkapan tersebut didasari tuduhan narkoterorisme dan upaya AS menguasai cadangan minyak terbesar dunia.
Tindakan AS ini dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia.

wmhg.org – Jalan-jalan di sudut Kota Caracas mendadak sepi. Wilayah yang biasanya sibuk itu berubah suasana pascainvasi militer Amerika Serikat ke jantung Venezuela. Kendaraan militer dan kendaraan lain tampak rusak, terdampak serangan, Sabtu (3/1/2026) dini hari.

Operasi militer skala besar yang mengakibatkan 80 korban tewas tersebut diketahui berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Penculikan Maduro dan Cilia melibatkan Delta Force, satuan elite Angkatan Darat AS.

Beberapa saat setelah serangan, Presiden AS Donald Trump melalui platform media sosial Truth Social mengonfirmasi operasi tersebut. Ia menegaskan Maduro beserta ibu negara telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri.

“Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS,” tulis Trump.

Apa Alasan AS Tangkap Maduro?

Hubungan Trump dan Maduro sudah lama tegang sejak 2020. Trump, pada periode pertamanya, mendakwa Maduro atas dugaan narkoterorisme dan perdagangan kokain berskala besar. Maduro juga didakwa atas kepemilikan senjata api serta alat penghancur di Venezuela.

Selain itu, Trump menuding Maduro terlibat dalam perdagangan narkoba ke AS dan bekerja sama dengan kartel besar. Ia juga menuding Maduro mempertahankan kekuasaan secara tidak sah melalui kecurangan pemilu.

Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah melihat ada tujuan lain yang memotivasi AS menginvasi Venezuela dan menculik Maduro beserta istrinya.

Motif pertama serangan adalah keinginan AS menguasai cadangan minyak Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Motif kedua adalah mempercepat pemulihan ekonomi AS, sebagaimana janji Trump: Make America Great Again (MAGA).

Agresi AS ke Venezuela juga tidak terlepas dari keinginan mempertahankan predikat sebagai negara adidaya. Motif lainnya, menurut Reza, adalah mencegah laju China menjadi adikuasa baru, mengingat pertumbuhan ekonomi Negara Tirai Bambu.

“Penetrasi industri globalnya dan penguasaan bahan mentah langka (rare earth) dapat menjatuhkan kredibilitas global Amerika Serikat,” ujar Reza dihubungi wmhg.org, Senin (5/1/2025).

Apakah Tindakan AS Menangkap Maduro Legal?

Perbesar

Bicara aspek legalitas, serangan ke Venezuela dan penculikan terhadap Maduro oleh AS merupakan tindakan terlarang secara hukum internasional. Reza mengatakan serangan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB yang mensyaratkan negara menyelesaikan pertikaian secara damai demi terpeliharanya perdamaian dunia.

Menurut Reza, wibawa hukum internasional kini menyusut dan digantikan hukum rimba.

Langkah AS di Venezuela juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara tersebut karena dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS.

Tindakan Trump melalui militer AS dinilai telah mengerdilkan hukum internasional dan menganggap remeh PBB. AS secara perlahan memandang PBB sebagai organisasi yang tidak berguna dan sekadar menjadi stempel kekuasaan.

“Serangan AS ini juga berpotensi menjadikan AS sebagai musuh bersama di kawasan Amerika,” kata Reza.
Mengenai hukum internasional, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal berpandangan senada. Menurutnya, serangan AS ke Venezuela menandakan hukum rimba menggantikan hukum internasional.

“Invasi militer & penangkapan/penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh AS menandakan bhw hukum rimba tlh gantikan hukum internasional. Negara yg kuat merasa berhak melakukan aksi ‘semau gue’ thdp negara lain. Ini pertanda kita memasuki a dangerous world order,” tulis Dino di akun media sosial X, Sabtu (3/1/2025).

Dino mempertanyakan sikap Dewan Keamanan PBB serta negara-negara di sekitar Venezuela, termasuk sikap negara lain seperti Indonesia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan operasi AS di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres karena tidak merupakan invasi atau pendudukan militer. Ia menyebut operasi tersebut sebagai penegakan hukum untuk menangkap Maduro.

Menurut Rubio, operasi dilakukan secara presisi dan hanya berlangsung beberapa jam.

“Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” kata Rubio.

Apa Dampak Global dari Serangan AS ke Venezuela?

Penangkapan Maduro dan istrinya oleh Delta Force menyisakan tanda tanya, mengapa seorang presiden dengan pengamanan ketat bisa ditangkap di negaranya sendiri dan diterbangkan ke luar negeri.

Reza menilai hal itu tidak terlepas dari kemungkinan keterlibatan pihak internal Venezuela.

“Sangat dimungkinkan karena saat kejadian, angkatan bersenjata, dinas intelijen, dan Pasukan Pengawal Kepresidenan di Venezuela berada dalam kondisi tidak berfungsi. Seluruh sarana komunikasi canggih dengan mudah dibungkam oleh Amerika Serikat,” kata Reza.

“Juga tidak ada tanda-tanda kesiagaan dan perlawanan di sektor ini,” sambungnya.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino, Minggu (4/1), menyebut sebagian besar tim pengamanan Maduro tewas dalam operasi militer AS. Ia menuding militer AS membunuh pasukan pengamanan presiden, prajurit, serta warga sipil.

Dampak lanjutan dari serangan ini berpotensi membuka peluang AS menyerang negara lain demi memenangkan persaingan energi, ekonomi, dan pencitraan demokrasi.

Selain itu, serangan AS ke Venezuela diperkirakan memicu lonjakan harga minyak dunia.

Apa yang Perlu Dilakukan Indonesia?

Kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada Indonesia sebagai negara pengimpor BBM dan berpotensi mengganggu stabilitas APBN.

Reza memandang Indonesia perlu melakukan antisipasi terhadap potensi serangan serupa, tidak hanya dari AS, tetapi dari negara mana pun.

Menurutnya, Indonesia harus mampu mengawasi dan mengendalikan seluruh pergerakan manusia, barang, dan jasa di seluruh perbatasan darat, laut, dan udara.

“Termasuk mengawasi seluruh pangkalan militer asing di kawasan Indo-Pasifik,” kata Reza.
Indonesia juga harus memperkuat kepaduan sebagai bangsa dan negara. Indonesia harus menguatkan kedaulatan agar tetap tangguh, bersatu, dan berwibawa.

“Sehingga pantang dipermainkan oleh siapa pun,” ujarnya.
Indonesia juga harus bersikap tegas terhadap pihak mana pun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berupaya menggoyang stabilitas nasional.

“Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas TNI, Polri, BIN, BNPT, dan BSSN agar mampu menjaga keutuhan wilayah nasional,” kata Reza.