SKK Migas Alokasikan LNG 120 Kargo pada Semester I-2026

wmhg.org – JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mengalokasikan liquefied natural gas (LNG) sekitar 120 kargo untuk periode Januari-Juni 2026.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, kepastian pasokan tersebut disiapkan untuk menjaga kontinuitas penyaluran gas, termasuk sebagai antisipasi jika terjadi gangguan pada jaringan pipa gas.

“LNG Januari-Juni sudah aman. Jumlahnya kalau untuk sampai dengan Juni sekitar 120 kargo,” ujar Djoko dikutip Kamis (25/12/2025).

Menurut Djoko, keberadaan LNG menjadi penyangga pasokan apabila terjadi penurunan suplai gas pipa dari hulu maupun kendala infrastruktur. Gangguan tersebut kerap muncul akibat faktor teknis hingga bencana alam.

Ia mencontohkan, gangguan infrastruktur pipa migas sempat terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara akibat banjir dan longsor.

Kerusakan pipa tersebut berdampak pada penurunan lifting, khususnya minyak bumi, menjelang akhir tahun.

“Kita kemarin ada pipa bocor baik di Aceh maupun di Sumatra Utara, juga pipa pecah di Exxon, sehingga kita kekurangan banyak. Harusnya harian kita sudah 605.000 bopd, turun lagi. Iya, karena longsor jadi pipa pecah,” ujar Djoko.

Djoko menambahkan, pemerintah bersama SKK Migas terus melakukan upaya pemulihan agar kinerja lifting dapat kembali ke jalur target.

Sebelumnya, Bahlil memastikan pasokan gas, termasuk LNG, untuk kebutuhan domestik pada tahun ini dapat terpenuhi tanpa harus membuka keran impor.

Bahlil bahkan menyebut defisit pasokan yang sempat diproyeksikan puluhan kargo berhasil ditutup melalui penataan ulang alokasi ekspor.

Kuota ekspor gas untuk 2025 telah ditetapkan dan tidak ada lagi persoalan dalam penyesuaiannya.

“Kalau untuk kuota ekspor di 2025 sudah close, udah selesai. Jadi tidak ada masalah lagi,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Senin (24/11/2025).

Bahlil menjelaskan, awalnya pemerintah memperkirakan Indonesia harus mengimpor sekitar 50 kargo gas akibat lonjakan permintaan domestik yang tidak terantisipasi. Namun arahan Presiden untuk menjaga kedaulatan energi mendorong pemerintah mencari solusi alternatif agar impor tidak diperlukan.

“Awalnya kan kita itu kan harus kita impor kurang lebih sekitar 50 kargo. Dan itu terjadi akibat kita tidak pernah merencanakan terhadap eskalasi permintaan domestik yang begitu besar,” kata Bahlil.

“Nah perintah Bapak Presiden, kita kan harus mendorong untuk kedaulatan energi. Salah satu kedaulatan energi adalah impor kita harus dikurangi. Dan Alhamdulillah tahun ini kita tidak melakukan impor,” lanjutnya.