Dikejar Pertanyaan Soal PAW, Begini Reaksi Elite Pimpinan Partai Politik di Istana

Baca 10 detikPublik tuntut PAW, status nonaktif dianggap hanya sandiwara.Ketum Golkar Bahlil Lahadalia hindari jawaban tegas soal PAW.Ketum PAN Zulkifli Hasan memilih bungkam dan tinggalkan wartawan.[batas-kesimpulan]

wmhg.org – Desakan publik agar partai politik melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR mereka yang bermasalah tampaknya jadi pertanyaan horor untuk para elite partai.

Ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025), para ketua umum menunjukkan reaksi menghindar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ketika ditanya soal desakan PAW, memilih untuk tidak menjawab secara langsung dan hanya mengulang informasi lama.

Kemarin dari DPP Golkar seperti yang sudah disampaikan sekjen bahwa Pak Adies Kadir sudah dinonaktifkan, kata Bahlil.

Saat didesak lebih lanjut mengenai apakah status nonaktif berarti gaji tetap berjalan, Bahlil kembali memberi jawaban mengambang.

Iya nanti kita lihat, ujarnya.

Reaksi yang lebih ekstrem ditunjukkan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan PAW untuk Eko Patrio, Zulhas tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memilih untuk langsung berjalan menuju mobilnya.

Sikap para pimpinan partai ini memperkuat dugaan publik bahwa langkah menonaktifkan kader hanyalah strategi sementara untuk meredam amarah, tanpa niat melakukan perubahan struktural yang sesungguhnya.

Sebelumnya diberitakan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melontarkan kritik tajam terhadap langkah sejumlah parpol yang hanya menonaktifkan kadernya di DPR RI.

Langkah tersebut dianggap tidak menyentuh akar masalah dan terkesan setengah hati.

Sejumlah nama besar yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.

Sementara itu, nasib Anggota Fraksi PDIP Deddy Sitorus yang juga terlibat dalam kontroversi ini tak kunjung jelas sanksinya.

Ketua Formappi, Lucius Karus, menilai keputusan tersebut lebih mirip strategi politik untuk meredam amarah publik sesaat ketimbang sebuah sanksi yang memberikan efek jera.

Menurutnya, penonaktifan ini tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya dikeluhkan masyarakat.