Debat ICW vs Politisi Muda: Soroti Larangan Pebisnis Ekstraktif Duduk di Legislatif

Baca 10 detik

ICW dorong larangan politisi berbisnis di sektor yang memperparah krisis iklim.
Mayoritas politisi muda sepakat batasi keterlibatan pebisnis ekstraktif di lembaga legislatif.
ICW ungkap enam puluh persen anggota DPR memiliki latar belakang bisnis.

wmhg.org – Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar forum debat bertajuk Kepung ICW vs 6 Politisi di Teater Utan Kayu, Jumat (27/2/2026). Mengusung format diskusi dinamis, ICW mempertemukan enam politisi muda lintas partai untuk menanggapi mosi; politisi yang duduk di legislatif dilarang menjalankan bisnis yang memperparah krisis iklim.

KoordinatorICW, Almas Sjafrina, menegaskan bahwa krisis iklim merupakan hasil dari keputusan politik yang salah. Ia menilai konflik kepentingan finansial, terutama dalam bisnis ekstraktif seperti tambang batu bara, nikel, dan perkebunan sawit, menjadi celah utama pembajakan kebijakan publik.

Mayoritas Anggota DPR Berlatar Belakang Pebisnis

ICW mengungkapkan data bahwa lebih dari 60 persen anggota DPR memiliki latar belakang bisnis, dengan ratusan di antaranya terafiliasi dengan sektor ekstraktif dan alih fungsi lahan. Almas meragukan lahirnya kebijakan pro-lingkungan jika pembuat regulasi sendiri memiliki kepentingan bisnis yang merusak ekologi.

Menurutnya, regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja mencerminkan risiko tersebut. ICW menyoroti pasal-pasal yang dinilai melemahkan perlindungan lingkungan serta potensi kriminalisasi warga yang memprotes aktivitas tambang.

“Melarang anggota DPR atau DPRD memiliki bisnis yang merusak lingkungan adalah langkah minimal bagi transparansi kebijakan,” ujar Almas, Sabtu (26/2/2026).

Respons Beragam dari Lintas Partai

Mayoritas politisi yang hadir menyatakan kesepakatannya terhadap mosi tersebut dengan berbagai sudut pandang:

Partai Buruh: Margianta menekankan bahwa politik Indonesia terlalu didominasi elite pebisnis yang memicu mahalnya biaya kontestasi. Ia menyebut Partai Buruh memiliki mekanisme constituent recall untuk menarik kader yang terindikasi konflik kepentingan atau merusak lingkungan.PKS: Musthofa Faruq mendesak adanya payung hukum yang eksplisit dalam undang-undang yang secara tegas menyebutkan sektor-sektor terlarang bagi politisi, seperti pertambangan dan perkebunan sawit.PKB: Riezal Ilham Pratama menekankan aspek sense of urgency terkait kedaruratan iklim. Ia sepakat bahwa pelaku bisnis yang mempercepat krisis iklim seharusnya dilarang terlibat di parlemen dan mendesak evaluasi total terhadap UU Kehutanan serta UU Minerba.PDIP: Cintya Amanda Labetta menegaskan komitmen ekologis partainya dan memberikan autokritik. Ia sepakat bahwa pembuat aturan tidak boleh terjebak dalam kenyamanan bisnis ekstraktif saat mewakili rakyat. PDIP saat ini tengah menyusun kajian mendalam terkait pencegahan korupsi ekologis.

Langkah Awal Reformasi Politik Hijau

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan teknis, forum ini menyepakati bahwa konflik kepentingan bisnis ekstraktif adalah persoalan serius bagi tata kelola negara.

ICW menekankan bahwa pembersihan arena politik dari intervensi bisnis yang merusak alam merupakan prasyarat mutlak sebelum mewujudkan transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

Debat yang diwarnai sesi tanya silang ini ditutup dengan refleksi bersama bahwa krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan krisis representasi politik yang mendesak untuk dibenahi.

______________________________

Reporter: Dinda Pramesti K