Audiens Debat ICW Kritik Jawaban Normatif Politisi dan Desak Reformasi Antikorupsi

Baca 10 detik

Audiens debat ICW tagih komitmen nyata politisi muda soal reformasi antikorupsi.
Grace desak revisi UU Tipikor masukkan aturan perdagangan pengaruh secara eksplisit.
Generasi muda minta politisi parlemen tidak tunduk pada tekanan elite partai.

wmhg.org – Desakan pembenahan regulasi antikorupsi dan reformasi internal partai politik mengemuka dalam forum debat “Kepung ICW vs 6 Politisi” yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) di Teater Utan Kayu, Jumat (27/2/2026). Sejumlah audiens melayangkan kritik substantif terhadap jawaban para politisi muda yang dinilai masih normatif serta belum menyentuh akar persoalan konflik kepentingan.

Moderator forum mencatat adanya “titik terang” (silver lining) dari perdebatan tersebut, yakni munculnya kesepahaman mengenai bahaya hubungan bisnis ekstraktif dengan kekuasaan. Meski demikian, forum ini dipandang sebagai ruang pembuka demokrasi yang lebih dinamis, bukan sekadar ajang penyelesaian masalah secara instan.

Kritik tajam datang dari salah satu peserta bernama Grace. Ia menyoroti urgensi demokratisasi internal partai, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum. Ia mempertanyakan independensi anggota DPR dalam merevisi Undang-Undang Partai Politik, mengingat mereka adalah kader yang memiliki kepentingan langsung terhadap regulasi tersebut.

“Bagaimana nantinya ketika anggota DPR yang notabene kader partai ingin merevisi aturan partai politik yang berkaitan erat dengan kepentingan mereka?” ujar Grace, Sabtu (28/2/2026).

Grace juga mendesak revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) guna menyesuaikan dengan standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ia menekankan pentingnya memasukkan norma trading in influence atau perdagangan pengaruh secara eksplisit ke dalam hukum positif Indonesia.

Menurutnya, praktik jual beli pengaruh tidak bisa hanya bersandar pada moralitas individu.

“Trading in influence tidak bisa hanya bergantung pada moralitas anggota partai. Hal ini harus dirumuskan secara tegas dalam revisi UU Tipikor,” jelasnya.

Peserta lain turut menyoroti absennya pembahasan isu greenflation serta kurangnya formula pembaruan konkret dari partai-partai baru dibandingkan partai mapan. Sementara itu, Ami, peserta dari unsur pemuda, menyuarakan kegelisahan mahasiswa terkait revisi UU TNI-Polri, RUU Perampasan Aset, hingga isu kriminalisasi aktivis.

Ami mengingatkan politisi muda agar tetap memegang teguh prinsip dan tidak tunduk pada tekanan elite senior partai saat duduk di parlemen kelak. Ia menekankan bahwa pemuda memiliki kecepatan akses informasi dan pemahaman teknologi yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.

“Suara kami mohon didengar, sumbangkan pemikiran Bapak dan Ibu di dalam sistem. Jika pemuda tidak punya prinsip dan keyakinan untuk mengubah negara, maka semuanya akan kacau,” tutur Ami.

Forum ini merefleksikan ekspektasi tinggi publik terhadap penguatan hukum antikorupsi agar reformasi diwujudkan dalam perubahan regulasi yang nyata, bukan sekadar retorika.

____________________________

Reporter: Dinda Pramesti K