CELIOS: Insentif Pajak Perlu Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat Luas

wmhg.org – JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) memandang kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menegaskan bahwa insentif yang diberikan harus lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, salah satu bentuk insentif yang dinilai bermanfaat adalah insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan tertentu.

Menurutnya, insentif tersebut memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak lebih rendah sehingga daya beli mereka meningkat.

Insentif ini bisa menaikkan daya beli masyarakat, ujar Huda kepada Kontan.co.id, Minggu (9/2).

Namun, ia menilai bahwa kebijakan insentif pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan dan mobil listrik tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gunanya bukan untuk menjadi boosting daya beli, melainkan menaikkan penjualan dan mendorong investasi di dua sektor tersebut. Tidak langsung untuk mendorong daya beli, katanya.

Huda berpendapat, insentif sebaiknya diberikan dalam bentuk perpajakan dan subsidi untuk barang-barang yang dikonsumsi masyarakat luas secara rutin.

Ia mencontohkan subsidi untuk Public Service Obligation (PSO) Kereta Rel Listrik (KRL) dan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebagai bentuk insentif yang lebih langsung membantu masyarakat.

Masyarakat akan sangat dibantu secara langsung, bukan harus beli mobil listrik terlebih dahulu, katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa jika kebijakan PPN DTP tidak dilanjutkan pemerintah maka akan menggerus daya beli masyarakat. Oleh karena itu, melanjutkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat.

Tapi jika ingin lebih tepat sasaran, PPN DTP untuk mobil listrik saya rasa ini perlu ditinjau ulang. Selain ini murni produk impor dan konsumen adalah masyarakat kelas super atas, dampak lingkungan juga tidak akan terasa, kata Wija.