Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Kementerian PU Audit Bangunan Pesantren Tua di Berbagai Provinsi

Baca 10 detik

Kementerian PU akan melakukan audit terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren yang dinilai sudah tua dan rawan ambruk.
Audit akan diprioritaskan di provinsi-provinsi yang memiliki banyak pesantren, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Cak Imin menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung biaya perbaikan bagi pesantren yang bangunannya dianggap rawan.

wmhg.org – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan audit terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren atau ponpes yang dinilai sudah tua dan rawan ambruk. Langkah ini diambil sebagai respons atas tragedi ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa audit akan diprioritaskan di provinsi-provinsi yang memiliki banyak pesantren, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Audit juga akan dilakukan di Sulawesi Selatan atas saran dari Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk sementara kita sampling di provinsi-provinsi yang paling banyak pesantrennya, kata Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Bagi pesantren yang tidak masuk dalam daftar audit awal, Dody mengimbau masyarakat untuk proaktif melapor ke Dinas PU setempat jika mengetahui ada bangunan ponpes yang rawan rubuh, terutama yang usianya sudah ratusan tahun.

Misalnya yang berusia sudah lanjut, 100 tahun, 150 tahun. Itu kan mesti kita pikirkan kualitas bangunannya, jelasnya.

Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung biaya perbaikan bagi pesantren yang bangunannya dianggap rawan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa anggaran pemerintah terbatas, sehingga revitalisasi akan dilakukan secara bertahap.

Tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya, semampu anggaran yang kita miliki. Anggaran kita sangat terbatas, tapi kita akan usahakan, ujar Cak Imin.

Prioritas bantuan akan diberikan kepada ponpes dengan kondisi bangunan yang paling darurat, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.