Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif

wmhg.org – Pemerintah Kabupaten Jember berencana memperluas jangkauan program insentif keagamaan. Setelah selama ini menyasar 22 ribu guru ngaji, mulai 2026 Pemkab akan memberikan insentif khusus kepada para ketua kelompok pengajian.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Jember hendak memperkuat ekosistem pendidikan agama dari hulu ke hilir mulai pembinaan anak-anak hingga pendampingan jamaah dewasa.

“Insyaallah tahun depan, semua ketua-ketua pengajian akan kami berikan insentif” kata Bupati Jember Muhammad Fawait saat menghadiri Pertemuan Kelompok Pengajian dan Guru Ngaji di Loji PTPN 11 Kencong, Jumat (21/11/2025), dalam rangkaian kegiatan Bunga Desaku ke-7.

Selama ini, insentif sebesar Rp1,5 juta telah diberikan kepada sekitar 22 ribu guru ngaji di seluruh Jember. Dengan penambahan kategori penerima, kebijakan ini menjadi salah satu program kesejahteraan tokoh agama terbesar di Jawa Timur pada tingkat kabupaten.

Namun Gus Fawait menekankan bahwa perluasan ini tetap mengikuti aturan pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tidak boleh ada penerima ganda. Kalau seseorang sekaligus menjadi guru ngaji dan ketua kelompok pengajian, harus memilih salah satu insentif” tegasnya.

Fawait menyebut peran ketua pengajian tidak bisa diremehkan. Jika guru ngaji membimbing anak-anak sejak masa sebelum kemerdekaan, ketua pengajian hadir menjaga ketenangan batin masyarakat dewasa terutama para ibu rumah tangga yang sering memikul beragam persoalan sehari-hari.

“Ketua pengajian itu luar biasa. Mereka membina jamaah, termasuk ibu-ibu yang mencari ketenangan dari tekanan hidup seperti harga beras atau cabai yang naik. Pengajian itu tempat mereka menemukan kedamaian” ujarnya.

Pemkab Jember berharap tambahan insentif untuk ketua kelompok pengajian dapat memperkuat peran sosial-keagamaan mereka di tingkat komunitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan tokoh agama, Fawait menilai semangat pengabdian mereka akan tetap terjaga.

Program ini juga menegaskan arah kebijakan Pemkab Jember yang menempatkan sektor keagamaan sebagai salah satu pilar ketahanan sosial di desa dan kota.***