Bubarkan DPR Salah Alamat? Ini Pihak yang Seharusnya Bertanggung Jawab

wmhg.org – Partai politik menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kinerja buruk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, yang menilai bahwa tuntutan DPR dibubarkan dalam aksi di depan Kompleks Gedung Parlemen pada Senin (25/8/2025) salah alamat.

Karus menilai kekecewaan publik sebenarnya bukan ditujukan kepada DPR secara lembaga, melainkan kepada individu-individu yang mengisinya.

Menurutnya, jika ada yang harus dibubarkan, maka itu adalah orang-orangnya, bukan institusinya.

Jadi kalau mau mencari pihak yang harus disalahkan untuk banyak hal dari DPR yang mengecewakan publik ya mereka adalah para anggota DPR itu. Dan yang paling berperan untuk kondisi anggota DPR kita sekarang adalah partai politik, kata Karus saat dihubungi wmhg.org pada Selasa (26/8/2025).

Ia menegaskan bahwa partai politik merupakan pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban utama atas kinerja DPR selama ini.

Sebab, menurut Karus, karena partai politik yang menempatkan dan mengendalikan para legislator.

Mestinya parpol-parpol yang anggotanya ada di DPR ini yang harus menjadi pihak utama yang kita mintakan pertanggungjawaban. Ketakberdayaan anggota DPR lebih banyak karena kuasa parpol yang mencengkeram mereka, tegasnya.

Dengan demikian, tuntutan pembubaran DPR sesungguhnya adalah pesan tersembunyi yang ditujukan langsung kepada partai politik.

Jadi jika DPR dianggap pantas dibubarkan oleh publik, ya pesan sesungguhnya tertuju ke parpol yang banyak mendapatkan keuntungan dari keberadaan anggotanya di parlemen dan sekaligus menjadi pengendali anggota DPR, sambungnya.

Karus memandang, jika DPR dianggap tidak bisa berubah, maka lebih dari 90 persen persoalan utamanya berada di level partai politik.

Ia pun menutup analisisnya dengan sebuah pertanyaan retoris yang tajam.

Jadi kenapa kita tak menuntut tanggung jawab parpol sebelum berteriak bubarkan DPR? ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi yang mengusung tuntutan Bubarkan DPR terjadi di sejumlah daerah pada Senin (25/8/2025).