Ketimbang Kerek Tarif Pajak, Menkeu Purbaya Diminta Lakukan Ini untuk Dongkrak Penerimaan Negara

Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta serius dalam optimalisasi penerimaan negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak disebut bisa jadi prioritas daripada meningkatkan tarif pajak.

Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, penerimaan negara perlu jadi perhatian oleh Menkeu Purbaya. Prioritas penerimaan terletak pada kepatuhan dan basis pajak, bukan menaikkan tarif secara luas, kata Syafruddin saat dihubungi Rabu (10/9/2025).

Hal ini menurutnya bisa dilakukan dengan integrasi data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga perizinan. Lalu, memperluas e-invoicing dan analitik risiko untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta lakukan audit berbasis data lintas-instansi.

Lakukan spending review atas belanja pajak (tax expenditures) agar insentif benar-benar produktif, ucapny.

Purbaya juga diminta untuk memperkuat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lewat tata kelola sumber daya alam (SDA) dan dividen BUMN berbasis kinerja. Syafruddin juga meminta Purbaya menyiapkan penerapan bertahap agenda pajak global (BEPS 2.0) agar hak pemajakan tidak hilang.

Rasio pajak Indonesia yang masih sekitar 10% PDB menunjukkan ruang besar untuk mengerek kepatuhan dan memperluas basis tanpa mengguncang aktivitas usaha, tandasnya.