Begini Kata Kementerian ATR/BPN Soal Legalisasi Lahan Buat Transmigran

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Digadang-gadang setiap kepala keluarga akan mengantongi dua hektare lahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengatakan, pihaknya bakal mempercepat penyelesaian ketersediaan lahan untuk program transmigrasi tersebut.

“Kita akan percepat lokasinya dimana, akan kita percepat. Kalau program ini kan bagian dari reforma juga, transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus mengungkapkan, pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman terkait legalisasi dan penyediaan lahan kepada transmigran.

Di samping itu, Suyus mengaku siap melaksanakan target pemerintahan Presiden Prabowo tersebut, di mana pihaknya juga telah membentuk tim khusus yang bakal menangani program itu.

“Kita menunggu nanti dari Pak Iftitah lokasinya di mana, kita akan turunkan tim segera jadi timnya banyak sudah siap,” ungkapnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Transmigrasi, Iftitah bilang sebanyak 121 kepala keluarga (KK) akan ditransmigrasikan ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Katanya, transmigran bisa bekerja sebagai petani durian di Poso.

“Saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe menjelaskan, setiap KK akan mendapatkan tanah seluas dua hektare. Di mana ini mencakup rumah dan lahan untuk tanaman pangan kering.