Badan Pangan Nasional Targetkan Penyerapan Beras oleh Bulog Capai 3 Juta Ton di 2025

wmhg.org – JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Perum Bulog untuk serap beras petani sebanyak 2,5 juta ton sampai 3 juta ton di tahun ini. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan target ini seiring dengan penetapan anyar harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang naik menjadi Rp 6.500/kg dari sebelumnya Rp 6.000/kg. 

Target Bulog tahun ini sekitar 2,5 sampai 3 juta ton setara beras, apakah itu dalam bentuk GKP yang setara beras 600.000 ton, Gabah Kering Giling (GKG) yang setara beras 900.000 ton, kemudian 1,5 juta ton dalam bentuk beras di seluruh Indonesia, kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1). 

Lebih lanjut, Arief memperkirakan gabah yang bisa di panen pada masa panen raya Maret-April mencapai 13 juta ton-14 juta ton, atau 7 juta ton setara beras. 

Hasil panen ini memang tidak semuanya diserap oleh Perum Bulog, namun sebagian lainnya juga akan diserap oleh penggilingan padi di seluruh Indonesia. 

Untuk itu, Arief meminta pada Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menjadi mitra strategis pemerintah dan Perum Bulog untuk membantu penyerapan produksi dalam negeri sesuai HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Salah satu kunci kesuksesan kita nanti saat panen raya adalah kesinambungan mulai dari on-farm, kemudian off-farm saat pascapanen. Jadi petani itu menanam bisa semangat, karena gabahnya dibeli dengan harga baik, jelasnya. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah memutuskan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah petani dan beras. HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dinaikkan Rp 6.500, dari sebelumnya Rp 6.000 per kg. 

Kenaikan harga itu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No 2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 12 Januari 2025, dan resmi berlaku mulai 15 Januari 2025. 

Bahwa untuk melindungi pendapatan petani, perlu dilakukan evaluasi harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras secara berkala, demikian bunyi pertimbangan huruf (a) dalam Keputusan Kepala Bapanas tersebut, dikutip Selasa (14/1). 

Ditambahkan, keputusan menaikkan HPP adalah hasil evaluasi dan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/ lembaga pada tanggal 6 Januari 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap HPP dan rafaksi harga gabah dan beras dengan mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini.