APBN 2025: Lonjakan Pembiayaan Utang Jadi Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola pembiayaan utang dalam APBN 2025, yang mengalami lonjakan signifikan.

Dengan alokasi pembiayaan utang mencapai Rp 775,86 triliun, angka ini meningkat tajam dari outlook 2024 sebesar Rp 553,11 triliun.

Mayoritas pinjaman berasal dari luar negeri, mencapai Rp 128,1 triliun dari total pinjaman neto Rp 133,3 triliun, sehingga menambah tekanan pada APBN.

Lonjakan ini menciptakan risiko, baik dalam bentuk potensi peningkatan cicilan dan bunga utang, maupun fluktuasi nilai tukar akibat dinamika ekonomi global.

Menurut Myrdal Gunarto, Staf Ekonomi Bank Maybank Indonesia, ketidakpastian geopolitik akan menjadi tantangan utama pada 2025.

Dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, ada potensi biaya utang yang lebih tinggi, meskipun ada proyeksi penurunan suku bunga oleh The Fed, ujar Myrdal kepada Kontan.co.id, Minggu (29/12).

Ia menyoroti pengaruh kebijakan pemerintah AS, termasuk dampak kebijakan Donald Trump, yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global.

Meski demikian, Myrdal optimistis situasi akan membaik menjelang kuartal III 2025, dengan peluang pemerintah untuk mendapatkan pinjaman luar negeri dengan biaya lebih rendah.

Untuk menjaga keseimbangan pembiayaan, pemerintah juga meningkatkan alokasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto menjadi Rp 642,6 triliun, naik 42,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Strategi ini mencerminkan upaya diversifikasi sumber pembiayaan di tengah ketidakpastian global, dengan fokus pada pembiayaan domestik dan memanfaatkan peluang di pasar internasional.

Lonjakan pembiayaan utang tidak hanya didorong oleh defisit anggaran, tetapi juga kebutuhan refinancing utang jatuh tempo.

Fluktuasi pasar keuangan dan nilai tukar menjadi risiko tambahan yang memengaruhi suku bunga dan beban pembiayaan negara.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintah diharapkan mampu memitigasi risiko dengan kebijakan yang adaptif, sambil memanfaatkan peluang untuk menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan ekonomi.