Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter

Baca 10 detik

Amnesty International nilai pencabutan kartu peliputan di istana cerminan pemerintahan otoritarian.
Jurnalis memiliki kewajiban profesional untuk menanyakan isu yang menyangkut kepentingan publik.
Membatasi pertanyaan wartawan jelas merupakan sebuah sensor yang bisa merusak kebebasan pers.

wmhg.org – Amnesty Internasional Indonesia menanggapi pencabutan kartu identitas liputan di lingkungan Istana Kepresidenan milik jurnalis CNN Indonesia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI).

Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim mengatakan bahwa aksi pencabutan kartu peliputan di lingkungan istana merupakan cerminan dari pemerintahan otoritarian.

“Ini adalah contoh praktik otoriter negara dalam melakukan penyensoran terhadap segala informasi terkait kebijakan pemerintah yang bermasalah. Kami mengecam keras pembungkaman pers yang dilakukan oleh istana,” kata Haeril, dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Haeril juga menilai kejadian ini cukup ironis, lantaran dilakukan oleh institusi negara.

Pencabutan kartu pers istana seorang wartawan dengan alasan bertanya di luar konteks tidak bisa diterima.

“Jurnalis memiliki kewajiban profesional untuk menanyakan isu yang menyangkut kepentingan publik, terlebih ketika sudah ribuan anak sekolah dilaporkan keracunan, diduga akibat program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkapnya.

“Tindakan sewenang-wenang ini mencederai semangat reformasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjamin independensi jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan oleh karena itu tidak boleh dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran,” ucapnya.

Haeril menegaskan, apabila membatasi pertanyaan wartawan jelas merupakan sebuah sensor yang bisa merusak kebebasan pers.

“Bukan saja merusak kebebasan pers, tetapi juga mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan relevan,” ucapnya.

Dari perspektif HAM, lanjut Haeril, pencabutan kartu liputan ini merupakan upaya pembungkaman terhadap kritis.

“Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi. Represi seperti ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis dan berpotensi memperkuat praktik otoritarianisme,” jelasnya.

Meski pun saat ini pihak Istana telah mengembalikan kartu identitas kepada jurnalis tersebut, namun aksi represi ini tidak bisa dibiarkan.

“Presiden harus bertanggung jawab atas peristiwa pencabutan ID liputan itu dan segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat sekaligus memastikan praktik represif tersebut tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihak Istana mencabut id card seorang wartawan CNN Indonesia usah menanyakan persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Adapun pertanyaan tersebut saat Presiden baru kembali dari lawatannya dari luar negeri, di Bandara Halim Perdana Kusuma, pada Sabtu (27/9/2025).