Ada Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen: Gaji ke-13 dan Tunjangan Guru Tetap Aman

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan, gaji, tunjangan, termasuk gaji ke-13 guru tetap akan dipenuhi.

Meskipun saat ini pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Ia mengungkapkan bahwa besaran efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami penyesuaian.

Berdasarkan informasi terbaru dari Kementerian Keuangan, kata Mu’ti, pemangkasan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp 8,03 triliun dikurangi menjadi Rp 7,27 triliun.

“Pada 24 Januari 2025, kami menerima surat dari Kementerian Keuangan yang berisi efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 8,03 triliun, sehingga alokasi total berubah dari Rp 33,5 triliun menjadi Rp 25,5 triliun,” ujar Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

 “Kemudian, kami mendapatkan informasi tadi malam bahwa Kementerian Keuangan menambah alokasi untuk Kemendikdasmen sebesar Rp 763,3 miliar. Dengan demikian, efisiensi anggaran Kemendikdasmen turun dari Rp 8,03 triliun menjadi Rp 7,27 triliun,” sambungnya.

Menurut Mu’ti, dengan penyesuaian tersebut, total anggaran Kemendikdasmen pasca-efisiensi pun bertambah dari Rp 25,5 triliun menjadi Rp 26,27 triliun.

Dalam rapat tersebut, Mu’ti pun menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan kementerian menyesuaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan pemerintah.

Hak ASN tidak terganggu sehingga gaji, tunjangan, serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi. Tidak diperkenankan terjadinya pagu minus pada gaji dan tunjangan pegawai. Belanja bantuan sosial tidak diperkenankan untuk efisiensi,” kata Mu’ti.

Tokoh Muhammadiyah itu juga memastikan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN tetap dipertahankan dengan total anggaran sebesar Rp 11,5 triliun.

Kemudian, besaran tunjangan profesi guru non-PNS yang semula Rp 1,5 juta per bulan juga tetap dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.

Selain itu, kata Mu’ti, anggaran untuk beasiswa tetap tersedia sebesar Rp 278 miliar, termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal.

Pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG) juga tetap berjalan, baik untuk ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi. Ini sejalan dengan arahan Presiden,” kata Mu’ti.

“Meskipun pemerintah belum bisa membiayai penuh 806.000 orang, hampir separuhnya atau sekitar 400.000 guru tetap dapat mengikuti PPG pada 2025, pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mendikdasmen: Gaji Ke-13 dan Tunjangan Guru Tetap Aman, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/12/19035751/mendikdasmen-gaji-ke-13-dan-tunjangan-guru-tetap-aman.