Konsumsi Rumah Tangga Ditargetkan 5% di 2025, Lebih Rendah dari Pertumbuhan Ekonomi

wmhg.org – JAKARTA. Konsumsi rumah tangga ditargetkan hanya tumbuh 5% pada 2025 mendatang. Target ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,2% dalam RAPBN 2025.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, tahun depan diharapkan konsumsi rumah tangga bisa tetap terjaga, salah satunya dengan menjaga daya beli, inflasi terkendali dan tenaga kerja meningkat.

“Strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi (rumah tangga) harus dijaga,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8).

Adapun pertumbuhan konsumsi akan dijaga di level 5%, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 53%.

Selain menjaga konsumsi rumah tangga, pemerintah juga akan menjaga konsumsi pemerintah dengan target pertumbuhan 5%, dan kontribusi sebesar 7,4%. Konsumsi pemerintah akan didorong melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Kemudian belanja birokrasi yang efisien, dan efektif, serta makan siang bergizi gratis.

Kemudian, investasi ditargetkan tumbuh 5,5% dengan kontribusi sebesar 29,3% terhadap PDB. Investasi akan didorong melalui infrastruktur pangan, energi, konektivitas, dan digital. Sektor bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi SDA dan digitalisasi, serta peningkatan iklim investasi dan insentif fiskal terstruktur.

Ekspor ditargetkan tumbuh sebesar 5,4% dengan kontribusi sebesar 21,4% terhadap PDB. Ekspor akan didorong melalui hilirisasi dan penguatan partisipasi di global value chain. Serta diversifikasi produk dan pasar ekspor. Terakhir, impor ditargetkan tumbuh sebesar 4,6% dengan kontribusi sebesar 18,9% dari PDB.

Sebagai informasi, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor menjadi sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus dijaga di atas 5% atau kalau ingin mencapai diatas 5% maka, instrumennya adalah  bukan pada stimulus bukan pada, baik fiskal moneter, tapi harus melalui kebijakan struktural dan productivity,” ungkapnya.