Vladimir Putin Siapkan Pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas

wmhg.org – Presiden Rusia, Vladimir Putin, dikabarkan siap menyambut sejawatnya dari Palestina, Mahmoud Abbas, di Moskow untuk membicarakan beragam krisis yang terjadi di Timur Tengah.

Kantor kepresidenan Rusia atau Kremlin pada hari Senin (12/8) mengabarkan, pertemuan keduanya dijadwalkan pada hari Selasa pekan ini.

Pertukaran pandangan diharapkan akan dilakukan, mengenai situasi di Timur Tengah sehubungan dengan memburuknya konflik Palestina-Israel saat ini, serta bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, kata Kremlin, dikutip Reuters.

Abbas dijadwalkan untuk berada di Moskow hingga hari Rabu. Setelahnya, Abbas akan melakukan perjalanan ke Turki untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Tayyip Erdogan.

Putin telah menjalin hubungan dekat dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan para pemimpin Arab termasuk Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Para pemimpin itu juga ada di jalan yang sama untuk mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh baru-baru ini. Mereka menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari destabilisasi lebih lanjut di Timur Tengah.

Tidak hanya itu, mereka juga beberapa kali secara tegas menegur para pemimpin negara Barat karena mengabaikan perlunya negara Palestina merdeka sesuai perbatasan tahun 1967.

Rusia sendiri cukup lantang menyuarakan dukunnya terhadap kemerdekaan Palestina di PBB.

Pada bulan April lalu, wakil utusan pertama Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mendesak semua anggota komunitas internasional mendukung permohonan Palestina atas keanggotaan tetap PBB.

Rusia mendukung penuh inisiatif pihak Palestina untuk memperbarui permohonan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Nasib aplikasi ini akan menjadi tolok ukur kemanusiaan dan peradaban dunia modern, kata Polyansky, dikutip TASS.

Status Palestina di PBB saat ini adalah sebagai pengamat tetap (permanent observer). Pada tahun 2011, Palestina telah mengajukan permohonan keanggotaan permanen PBB, namun kemudian memutuskan untuk tetap menjadi pengamat permanen untuk beberapa waktu.

Negara dengan status ini memiliki hak untuk menghadiri sebagian besar pertemuan dan memiliki akses terhadap hampir semua dokumentasi yang relevan, namun tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.