Konflik di Timur Tengah Masih Panas, OJK Waspadai Hal Ini

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi menekan stabilitas sektor keuangan global dan domestik.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan setidaknya tiga jalur transmisi risiko yang perlu diantisipasi secara cermat.

BACA JUGA:OJK Geledah Kantor Sekuritas

BACA JUGA:Digeledah OJK dan Bareskim, Mirae Asset Sekuritas Hormati Proses Hukum

Menurutnya, jalur pertama adalah potensi kenaikan harga minyak dunia apabila terjadi gangguan distribusi, termasuk risiko penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 30% pasokan minyak global dan distribusi LNG dalam jumlah signifikan. Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan lanjutan terhadap inflasi global.

“Kita mencermati ada possible tiga transmission channel dari ketenangan geopolitik ini, yang pertama tentu saja kenaikan harga minyak,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK Februari 2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Friderica menjelaskan, lonjakan harga minyak berpotensi mendorong inflasi global yang pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral berbagai negara. Kondisi tersebut dapat berdampak pada likuiditas pasar keuangan global, pertumbuhan ekonomi, hingga memicu persaingan perebutan aliran dana global.

Jalur transmisi kedua adalah tekanan terhadap kebijakan moneter global akibat meningkatnya inflasi, yang dapat memperketat kondisi likuiditas internasional. Dalam situasi seperti itu, negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memastikan kesiapan fundamental domestik agar tetap kompetitif dalam menarik arus modal.

Sementara jalur ketiga adalah meningkatnya ketidakpastian yang mendorong fenomena flight to quality ke instrumen safe haven. Dalam kondisi ini, pasar negara berkembang dituntut menunjukkan integritas, likuiditas, dan tata kelola yang kredibel agar tetap menjadi tujuan investasi.

“Dalam situasi saat ini, tentu kita melihat bagaimana pasar negara berkembang seperti di Indonesia, kita dituntut untuk menunjukkan integritas dan likuiditas yang kuat sekaligus tata kelola yang kredibel, supaya tetap kompetitif dan menarik untuk aliran modal asing,” jelasnya.