TikTok Bersiap Tutup Aplikasi di AS Pada 19 Januari 2025

wmhg.org – WASHINGTON. TikTok berencana menutup operasional aplikasi media sosial di Amerika Serikat (AS), yang digunakan 170170 juta orang AS, pada hari Minggu (19/1), ketika larangan federal mulai berlaku, kecuali penangguhan pada menit-menit terakhir. 

Rabu (15/1), Washington Post melaporkan, Presiden terpilih Donald Trump, yang masa jabatannya dimulai sehari setelah larangan dimulai, sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah eksekutif untuk menangguhkan penegakan penutupan selama 60 hari hingga 90 hari. Surat kabar itu tidak mengatakan bagaimana Trump secara hukum dapat melakukannya.

Undang-undang yang ditandatangani pada bulan April mengamanatkan larangan unduhan TikTok baru di toko aplikasi Apple atau Google, jika induk perusahaan China ByteDance gagal mendivestasikan situs tersebut.

Pengguna yang telah mengunduh TikTok secara teoritis masih dapat menggunakan aplikasi tersebut, kecuali bahwa undang-undang tersebut juga melarang perusahaan AS mulai hari Minggu untuk menyediakan layanan guna memungkinkan distribusi, pemeliharaan, atau pembaruannya.

Tim transisi Trump tidak memberikan komentar langsung. Trump mengatakan bahwa ia harus memiliki waktu setelah menjabat untuk mengejar resolusi politik atas masalah tersebut.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Joe Biden tidak memiliki rencana untuk campur tangan guna memblokir larangan di hari-hari terakhir masa jabatannya jika Mahkamah Agung gagal bertindak.

Mengutip Reuters, Biden secara hukum tidak dapat campur tangan tanpa adanya rencana yang kredibel dari ByteDance untuk mendivestasikan TikTok.

Senator AS Ed Markey pada hari Rabu meminta persetujuan bulat untuk memperpanjang batas waktu bagi ByteDance untuk mendivestasikan TikTok selama 270 hari tetapi Senator Republik Tom Cotton memblokir proposal tersebut.

Jika dilarang, TikTok berencana agar pengguna yang mencoba membuka aplikasi tersebut akan melihat pesan pop-up yang mengarahkan mereka ke situs web dengan informasi tentang larangan tersebut, kata orang-orang yang mengetahui tersebut, yang meminta anonimitas karena masalah tersebut tidak dipublikasikan.

Kami menjadi gelap. Pada dasarnya, platform tersebut ditutup, kata pengacara TikTok Noel Francisco kepada Mahkamah Agung minggu lalu.

TikTok juga berencana untuk memberi pengguna opsi untuk mengunduh semua data mereka sehingga mereka dapat mencatat informasi pribadi mereka, kata sumber tersebut.

Mahkamah Agung AS saat ini sedang memutuskan apakah akan menegakkan hukum dan mengizinkan TikTok dilarang pada hari Minggu, membatalkan hukum, atau menghentikan hukum untuk memberi pengadilan lebih banyak waktu untuk membuat keputusan.

Penutupan TikTok di AS dapat membuatnya tidak tersedia bagi pengguna di banyak negara lain, kata perusahaan itu dalam pengajuan pengadilan bulan lalu, karena ratusan penyedia layanan di AS membantu menyediakan platform tersebut bagi pengguna TikTok di seluruh dunia — dan tidak dapat lagi melakukannya mulai hari Minggu.

TikTok mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa perintah diperlukan untuk menghindari gangguan layanan bagi puluhan juta pengguna TikTok di luar Amerika Serikat.

TikTok telah mengatakan bahwa larangan tersebut pada akhirnya akan membuat aplikasi tersebut tidak dapat digunakan, dengan mencatat dalam pengajuan tersebut bahwa pusat data hampir pasti akan menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat lagi menyimpan kode, konten, atau data TikTok.

Sumber tersebut mengatakan penutupan tersebut bertujuan untuk melindungi penyedia layanan TikTok dari tanggung jawab hukum dan memudahkan untuk melanjutkan operasi jika Presiden terpilih Donald Trump memilih untuk mencabut larangan apa pun.

Penutupan layanan tersebut tidak memerlukan perencanaan yang lebih lama, kata salah satu sumber, dengan mencatat bahwa sebagian besar operasi telah berlanjut seperti biasa hingga minggu ini. Jika larangan tersebut dicabut nanti, TikTok akan dapat memulihkan layanan bagi pengguna AS dalam waktu yang relatif singkat, kata beberapa sumber.

TikTok dan induknya di China, ByteDance, tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Publikasi teknologi AS The Information pertama kali melaporkan berita tersebut pada Selasa malam.

ByteDance yang dimiliki secara pribadi sekitar 60% dimiliki oleh investor institusional seperti BlackRock dan General Atlantic, sementara pendiri dan karyawannya masing-masing memiliki 20%. Perusahaan ini memiliki lebih dari 7.000 karyawan di Amerika Serikat.

Presiden Joe Biden April lalu menandatangani undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual asetnya di AS paling lambat 19 Januari, atau menghadapi larangan nasional. Minggu lalu, Mahkamah Agung tampaknya cenderung menegakkan hukum tersebut, meskipun ada seruan dari Trump dan anggota parlemen untuk memperpanjang batas waktu.

TikTok dan ByteDance telah berupaya, paling tidak, menunda penerapan hukum tersebut, yang menurut mereka melanggar perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi AS terhadap pembatasan kebebasan berbicara oleh pemerintah.

TikTok mengatakan dalam pengajuan pengadilan bulan lalu, pihaknya memperkirakan sepertiga dari 170 juta penggunanya di Amerika akan berhenti mengakses platform tersebut jika larangan tersebut berlangsung selama sebulan.